<<
BERITADPP GOLKAR

Balitbang Golkar: Indonesia Konsisten Dialog Dan Kolaborasi Dalam Diplomasi Internasional

Berita Golkar –  Pandemi Covid-19 dan perkembangan konstelasi politik internasional terbaru memunculkan berbagai masalah, baik dalam perspektif kawasan maupun global.

Paradigma proteksionisme, deglobalisasi bahkan persaingan antar negara muncul kembali.

Namun demikian, dalam pandangan Indonesia masalah-masalah dunia hanya bisa diselesaikan melalui dialog dan kolaborasi yang makin intensif.

Pandangan tersebut muncul dalam Diskusi Bulanan Balitbang Partai Golkar secara daring yang menghadirkan Sekjen Partai Golkar Lodewyk Paulus yang mewakili Ketua Umum Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.

Selain itu, Anggota Komisi I Dave Laksono, Siswo Pramono, Kabid Kerjasama Internasional Balitbang Golkar Ibrahim Yusuf dan pengamat politik internasional Dinna Prapto Raharja.

Menurut para pembicara dalam konteks Pandemi Covid-19 harus disikapi dengan kolaborasi dalam mitigasi dan penyediaan vaksin.

Indonesia sendiri telah bekerja sama dengan berbagai negara dalam kedua hal tersebut.

Dalam dunia ekonomi dan perdagangan, seharusnya adanya pandemi juga tidak memunculkan proteksionisme, sebaliknya arus perdagangan harus diperlancar agar mampu menyediakan kebutuhan urgen khususnya di bidang kesehatan dan kebutuhan dasar.

Ada dua topik mengemuka yang dibahas para pembicara, yaitu soal pemilihan presiden AS dan keamanan di Laut China Selatan.

Baca Juga :  Puteri Komarudin Sambut Baik Pembentukan Holding Ultra Mikro 3 Entitas BUMN

Menanggapi hal tersebut para pembicara sepakat bahwa siapapun presiden AS terpilih, Indonesia akan terus bekerjasama dan mempererat hubungan di semua aspek.

“Pada intinya kepentingan nasional yang menjadi inti dan didahulukan dalam diplomasi internasional,” jelas Sekjen Partai Golkar Lodewyk Paulus dalam siaran tertulis pada Kamis (5/11/2020).

“Jadi kita bekerja sama dengan siapa saja untuk mewujudkan kepentingan nasional dan menciptakan perdamaian dunia. Itu sikap kita sesuai dengan prinsip bebas aktif yang kita anut,” tambahnya.

Sedangkan dalam keamanan Laut China Selatan, sudah jelas bahwa Indonesia sebagai negara terbesar dan pemimpin Masyarakat ASEAN di bidang keamanan dan politik menekankan kepatuhan terhadap kerangka internasional.

Salah satu kerangka yang harus dipatuhi oleh semua negara adalah Deklarasi UNCLOS yang mengatur batas wilayah laut sebuah negara.

Dengan demikian setiap klaim negara-negara yang terlibat harus ditinjau dalam perspektif UNCLOS tersebut.

Kepatuhan terhadap kerangka itu diyakini akan menciptakan perdamaian dan kestabilan di Laut China Selatan.

Diplomasi Multi Track

Konsep diplomasi multitrack juga diangkat dalam acara tersebut.

Hal itu disuarakan oleh Ketua Balitbang DPP Partai Golkar Jerry Sambuaga dan anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono.

Baca Juga :  Ahmad Doli Kurnia: Pemerintah Harus Pastikan Keamanan Sertifikat Elektronik

“Indonesia punya aturan yang memungkinkan semua pihak untuk melakukan hubungan luar negeri, tentu dengan batasan aturan nasional. Tetapi pada intinya, semua pihak diberikan ruang untuk itu, termasuk partai politik,” kata Jerry Sambuaga.

Pernyataan Jerry yang juga merupakan mantan anggota Komisi I itu diamini oleh Dave Laksono.

Partai politik bisa turut mengembangkan hubungan yang mengangkat wacara dialog, perdamaian dan kemanusiaan serta kesejahteraan dengan mitra-mitra mereka di luar negeri.

Hubungan intensif antar pelaku politik di sebuah negara diyakini akan menjadi jembatan dialog disamping diplomasi-diplomasi formal yang dilakukan oleh Lembaga negara dan pemerintahan.

Dialog Daring Balitbang Partai Golkar sendiri dilakukan secara rutin dua bulan sekali.

Balitbang Partai Golkar menurut Jerry merasa perlu mengangkat tema soal hubungan internasional merujuk pada konteks-konteks yang tengah terjadi, yaitu adanya Pemilihan Presiden Amerika Serikat, perkembangan terbaru di Laut China Selatan yang sangat berhubungan dengan Asia Tenggara dan Pandemi Covid-19.

Perubahan-perubahan tersebut menurut Jerry yang juga Wamendag itu perlu dibicarakan secara serius, sehingga Indonesia bisa menempatkan diri sesuai dengan kepentingan nasional.

Wartakota.tribunnews

BERITA TERKAIT

BACA JUGA
Close
Back to top button