<<
BERITAEKSEKUTIF

Menko Perekonomian: Pemerintah Rencanakan Digitalisasi Transaksi Keuangan di Seluruh Pemda

Berita Golkar – Pemerintah berencana untuk memanfaatkan digitalisasi untuk bisa mengakselerasi transaksi Pemerintah Daerah (Pemda), dan saat ini rencana kerja atau action plan lintas sektoral tengah dipersiapkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, dalam mempercepat implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah sudah memiliki payung hukum.

Payung hukum yang dimaksud Airlangga yakni Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD).

Keppres tersebut juga menetapkan bahwa koordinasi percepatan digitalisasi dilakukan di 542 daerah otonom dalam wadah tim P2DD. Saat ini sudah ada 110 dari 542 daerah otonom yang telah menginisiasi pembentukan tim P2DD.

Baca Juga :  Golkar NTT Putuskan Dukung Hery-Heri di Pilkada Manggarai

“Satuan tugas percepatan perluasan digitalisasi daerah beranggotakan pimpinan kementerian/lembaga di tingkat pusat maupun dorongan untuk di daerah,” jelas Airlangga dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) secara virtual, Senin (5/4/2021).

“Satgas akan mendorong pelaksanaan dengan kebijakan berbagai program seperti penyusunan paket regulasi dan pengembangan indeks implementasi dari pada elektronifikasi transaksi pemda,” kata Airlangga melanjutkan.

Airlangga memandang tantangan yang ada saat ini harus dielaborasi dengan memanfaatkan teknologi digital demi mempercepat pemulihan ekonomi.

Baca Juga :  DPD Golkar Jatim Berbagi Kasih Bersama Veteran Dan Pejuang

Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah berharap bisa memperkuat struktur perekonomian agar target menjadi negara maju di 2045 dapat tercapai.

Ekonomi digital juga diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dan menjadi faktor enabler dalam menciptakan berbagai peluang kerja baru, mendorong peningkatan produktivitas, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendukung peningkatan investasi.

“Kolaborasi yang solid ini diharapkan dapat memperkuat kebijakan serta nilai tambah dari kapasitas para pemangku kepentingan. Sekali lagi saya berharap agar kita semua dapat bersinergi berdiskusi bekerja sama antar institusi baik di pusat dan daerah,” tuturnya.

BERITA TERKAIT

Back to top button