By 
Berita Golkar – Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Airlangga Hartarto punya target baru. Sebelum coblosan 9 Desember 2020, angka persebaran Covid-19 di beberapa provinsi harus turun.
Dari indikator warna yang semula merah menjadi kuning atau hijau.
Airlangga menjelaskan, pemerintah juga menyiapkan dana insentif daerah (DID) bagi pemda yang berhasil membuat daerahnya menjadi zona hijau. Insentif itu sedang dibahas Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kesehatan.
Saat ini ada delapan daerah yang berada dalam kategori zona merah. Yakni, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Semarang, Banjar, Banjar Baru, Tabalong, Medan, dan Deli Serdang.
”Tentu hal yang perlu ditangani adalah di delapan daerah utama ini dipertimbangkan dibuatkan program DID yang memberikan insentif apabila daerah itu terkonversi dari kuning menjadi hijau,” ujarnya seusai rapat pleno di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (4/9).
Ketum Partai Golkar itu menjelaskan, perkembangan Covid-19 secara global mencapai 26.121.999 kasus, recovery rate 70,4 persen, dan jumlah kematian 864.618 di 215 negara terjangkit. Sementara itu, recovery rate Indonesia tercatat 71,5 persen. ”Recovery rate Indonesia lebih tinggi daripada global,” imbuh dia.
Strategi penanganan Covid-19 yang terus menjadi perhatian adalah gerakan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) dan 3T (test, trace, dan treat).
Selain itu, strategi untuk menurunkan tingkat kematian melalui peningkatan fasilitas dan kapasitas layanan kesehatan serta dukungan tenaga kesehatan. ”Kampanye masif gerakan 3M akan terus dilanjutkan,” tambah Airlangga.
Kampanye memakai masker yang awalnya dilakukan sampai 6 September 2020 akan diteruskan secara lebih masif. Sedangkan kampanye menjaga jarak dilaksanakan pada periode 7 September sampai 6 Oktober 2020. ”Lalu, kampanye mencuci tangan dilaksanakan mulai 7 Oktober hingga November 2020,” tegas Airlangga.
Kampanye parsial itu menindaklanjuti pertemuan yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka beberapa waktu lalu. Saat itu presiden meminta agar sosialisasi dilakukan satu per satu dan dimulai dengan kampanye pemakaian masker.
Disusul kampanye jaga jarak dan cuci tangan. Presiden menjelaskan, salah satu yang menjadi perhatian dalam penanganan Covid-19 adalah angka kematian. Tingkat fatalitas Covid-19 di Indonesia masih tergolong besar meskipun pada awal bulan ini berada di angka 4,3 persen.
”Masih lebih tinggi dibandingkan dengan fatality rate global yang berada di angka 3,36 persen,” ujarnya.
Menurut Jokowi, perlu ada upaya keras untuk menekan tingkat fatalitas Covid-19. Karena itu, kelompok rentan dan kasus yang parah menjadi perhatian utama. Kasus-kasus berat langsung ditangani di RS. Kasus ringan dan sedang diisolasi di lokasi terpisah, seperti di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.
Satgas Covid-19 segera membuka Tower 4 dan 5 di kompleks Wisma Atlet Kemayoran untuk menjadi hunian (flat) bagi warga yang akan menjalani isolasi mandiri.
Rencana tersebut dilontarkan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo, Jumat (4/9). Hunian itu diperuntukkan warga yang tempat tinggalnya tidak memenuhi standar untuk menjalani isolasi mandiri.
Wisma Tower 4 dan 5 bisa dioperasikan Selasa (8/9). Doni berharap kebutuhan air dan listrik dapat disiapkan dengan baik sehingga Tower 4 dan 5 bisa segera dioptimalkan.
Sementara itu, pendaftaran izin edar ramuan imunomodulator untuk pasien Covid-19 sudah berjalan setengah bulan lebih. Namun, sampai saat ini belum ada tanda-tanda keluarnya izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Kepala LIPI Laksana Tri Handoko menuturkan, peneliti LIPI terus berkomunikasi dengan BPOM. ”Masih ada sebagian data yang harus diklarifikasi katanya,” tutur Handoko kemarin (6/9).
Dia menegaskan, yang diklarifikasi adalah data-data yang dilaporkan. Sampai saat ini, tidak ada instruksi dari BPOM untuk melakukan uji klinis ulang. Menurut Handoko, klarifikasi data itu penting karena terkait dengan kesimpulan ramuan obat yang diteliti tersebut sesuai klaim atau tidak.
Namun, Handoko tidak bersedia menyampaikan klaim-klaim ramuan obat itu. Dia meminta masyarakat menunggu hasil dari BPOM. ”Kita tidak buru-buru (sampaikan klaim, Red) supaya benar prosesnya dan tidak bikin heboh,” jelasnya.
