BERITAEKSEKUTIF

Airlangga: Penyerapan Belanja PEN Sudah Rp1.000 Triliun

0
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dok. Kemenko Perekonomian

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan pemerintah terus mempercepat penyerapan alokasi belanja, khususnya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk meminimalisasi dampak virus Corona.

Adapun, total anggaran program PEN yang sudah ditetapkan mencapai Rp2.700 triliun.

“Sampai Juni [pemerintah sudah membelanjakan] Rp1.000 triliun sehingga pada kuartal III dan IV kita harapkan bisa belanja Rp1.700 triliun. Kuartal III Rp700 triliun dan kuartal IV Rp1.000 triliun,” katanya dalam acara Rakornas Apindo 2020 secara virtual, Rabu (12/8/2020).

Dia menuturkan Presiden Joko Widodo juga sudah menginstruksikan agar semua kementerian dan lembaga dapat memacu belanja, khususnya anggaran PEN.

Baca Juga :  Legislator Golkar Ketatkan Akses Penyeberangan WNI-WNA lewat Batam

Hal itu dilakukan semata-mata agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat kembali ke jalur positif dan terhindar dari jurang resesi.

Meski demikian, Airlangga tak menampik bahwa pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan perekonomian sehingga produk domesti bruto (PDB) Indonesia pada kuartal II/2020 mengalami kontraksi atau -5,32 persen.

Jika dilihat dari pengeluaran, lanjutnya, konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan ekspor impor mencatatkan pertumbuhan negatif. Namun, Ketua Umum Partai Golkar tersebut mengungkap masih ada sektor yang tumbuh positif di tengah tekanan pandemi Covid-19.

“Sektor yang tumbuh positif, antara lain informasi dan komunikasi itu tumbuh 10,88 persen [qtq], utilitas air, jasa kesehatan, real estat, dan pertanian. Pertanian didorong [permintaan] sawit dan kebuh pertumbuhannya masih positif. Begitu pula dengn jasa pendidikan dan keuanga,” jelasnya.

Baca Juga :  Pasca PPKM Stop, Menko Airlangga: Pemerintah Anggarkan Rp 476 Triliun untuk Bansos

Sementara itu, Airlangga mengatakan sektor yang paling terdampak wabah virus Corona antara lain makanan dan minuman, akomodasi, dan transportasi.

Menurutnya, penurunan sektor-sektor tersebut menjadi perhatian pemerintah dan harus segera didorong dengan kebijakan yang tepat. Pemerintah, lanjutnya, bakal ajak Apindo juga PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia) untuk membahas permasalahan di tiga sektor tersebut secara simultan.

“Perlu dibahas, baik untuk perhoelan maupun restoran. Perhotelan dan restoran spendingnya di dalam negeri sehingga ini hal yag perlu kita dorong,” jelasnya.

Sumber