By 
Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin berharap TVRI dan RRI meningkatkan kualitas maupun kuantitas siaran edukasi guna mendukung literasi digital terutama di kalangan generasi muda.
Hal ini menjadi perhatiannya menjadi vital karena Indonesia menyambut pesta demokrasi tahun 2024. Baginya, sejumlah antisipasi harus dilakukan untuk meminimalisir hoaks.
“Pemilu itu menjadi panas karena selalu ada unsur sara dan lain. Nah itu, peran TVRI dan RRI dalam hal ini sangat dibutuhkan. Saya berharap mereka meningkatkan siaran-siaran yang sifatnya edukasi, kemudian juga literasi digitalnya. Kalau bisa, ikut menggarap (bersama) anak-anak muda.” ucap Nurul kepada Parlementaria di sela-sela Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI dan LPP TVRI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2023).
Selain itu, dengan potensi infrastruktur yang mampu menjangkau ke pelosok daerah, Politisi Fraksi Golongan Karya (F-Golkar) itu ingin dua lembaga penyiaran publik tersebut memanfaatkan kepercayaan Komisi I DPR beserta publik sekaligus pemerintah untuk membuat program yang atraktif sehingga edukasi yang dilakukan menjadi lebih diterima oleh masyarakat Indonesia sebagai audiens.
Dirinya pun juga mendukung TVRI dan RRI untuk menerapkan digitalisasi terhadap saluran siaran yang dimiliki.
Akan tetapi, dalam implementasinya nanti, ia ingin baik TVRI dan RRI menjelaskan secara konkrit kepada Komisi I DPR.
Paparan ini, baginya, krusial untuk menilai anggaran realisasi pada tahun mendatang.
“Saya ingin tahu sejauh mana implementasinya tentang siaran dan seterusnya. Kemudian juga, realisasi anggaran lainnya adalah tahun depan menjadi lebih penting, Menurut saya, mereka itu tadi saya rasa dalam pemaparannya belum jelas. Kan, kita tahun depan adalah tahun politik,” ujarnya.
Terakhir, pada pertemuan mendatang, ia ingin TVRI dan RRI menjelaskan secara gamblang soal kewenangan terkait pembangunan jaringan di wilayah 3T dan black spot.
Paparan ini, menurutnya, penting diterangkan agar anggaran yang ditetapkan nantinya tidak tumpang tindih.
“(ini) satu pertanyaan yang sebetulnya menggelitik ya dari awal itu, karena kan sebetulnya tupoksinya itu siapa sehingga anggarannya tidak double,” tandas legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat I itu.
