By 
Berita Golkar – Pada 2035 mendatang, Indonesia diproyeksikan akan mulai menikmati puncak bonus demografi dan Indonesia telah menargetkan pencapaian pendapatan per kapita setara dengan negara maju sekitar USD23.000 hingga USD30.000 pada 2045.
Perjalanan menuju bonus demografi tentunya beriringan dengan peningkatan jumlah penduduk perkotaan di Indonesia menjadi 60% dari total populasi.
Hal ini juga menjadikan perluasan dan peningkatan infrastruktur transportasi harus dilakukan di Indonesia.
Dengan konektivitas yang semakin baik akan membantu mendorong terciptanya ekonomi di kawasan baru, serta meningkatkan mobilitas masyarakat dan barang.
Beberapa proyek infrastruktur, termasuk di sektor transportasi, sudah termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Untuk mempercepat pembangunan berbagai PSN itu diperlukan investasi yang tidak sedikit dan tidak dapat bergantung hanya pada APBN atau APBD saja.
“Saat ini, Pemerintah telah menyusun rancangan peraturan skema pembiayaan non APBN seperti Hak Pengelolaan Terbatas (Limited Concession Scheme) dan Land Value Capture untuk menyongsong investasi infrastruktur di masa depan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada acara Malam Apresiasi Sewindu PSN di Jakarta, Jumat (24/11).
Dalam 8 tahun terakhir ini terdapat 173 PSN yang telah dioperasikan dengan nilai investasi mencapai Rp1.442,3 triliun.
Proyek infrastruktur yang telah terealisasi akan berdampak signifikan menciptakan konektivitas kuat, sehingga mampu mengalirkan perekonomian dari pusat ke daerah, dan menghasilkan efek positif yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
“Kita perlu mempertahankan momentum ini dan melanjutkan PSN,” imbuh Menko Airlangga.
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang berperan sebagai unit koordinasi penyelesaian semua PSN di Indonesia, saat ini sedang berproses menyusun kajian tentang dampak ekonomi yang dihasilkan oleh pembangunan infrastruktur PSN serta pengaruhnya terhadap kemandirian berbagai daerah di Indonesia.
Selain itu, telah dirilis juga Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Daftar PSN, yang saat ini mencakup 204 proyek dan 13 program.
Beralih kembali kepada pembangunan infrastruktur, ke depannya infrastruktur digital akan menjadi salah satu fokus utama.
Potensi ekonomi digital ASEAN diperkirakan memiliki nilai USD330 miliar pada 2025 dan akan meningkat hingga US$1 triliun pada 2030, di mana sepertiganya berasal dari Indonesia.
Angka tersebut bahkan akan meningkat dengan adanya skema Digital Economic Agreement Framework (DEFA).
Infrastruktur digital tersebut akan menyokong era Industri 4.0 yang ditandai dengan integrasi teknologi digital, otomatisasi, dan kecerdasan buatan.
Pemerintah telah meluncurkan “Making Indonesia 4.0” sebagai roadmap untuk mempercepat adopsi teknologi di industri kunci seperti makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia.
Inisiatif ini bertujuan meningkatkan produktivitas industri sebesar 21%-26% dari PDB hingga 2030.
Kebijakan hilirisasi komoditas sumber daya alam Indonesia juga terus didorong untuk mendapatkan nilai tambah dan ketahanan ekonomi, serta mendukung ekonomi hijau.
“Sehingga, ke depannya Pemerintah akan terus menyediakan infrastruktur industri atau pengembangan Kawasan Industri atau Kawasan Ekonomi Khusus yang memadai, dan menciptakan lingkungan usaha industri yang kondusif,” ungkap Menko Airlangga.
Kemajuan sektor industri tentunya menjadi salah satu hal yang akan membantu peningkatan masuknya investasi ke Indonesia.
Capaian realisasi investasi pada triwulan III 2023 meningkat dibandingkan triwulan sama tahun lalu, yaitu sebesar 21,6%, dengan total investasi mencapai Rp374,4 triliun.
“Pemerintah Indonesia akan konsisten menjaga nilai realisasi investasi per tahun, dengan fokus pada sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, teknologi, dan manufaktur,” ujar Menko Airlangga.
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian yang juga Ketua Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo menambahkan bahwa tidak hanya Pemerintah, tetapi segenap bangsa Indonesia harus terus bekerja keras untuk memastikan bahwa manfaat dari semua proyek ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat serta untuk memastikan visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.
