By 
Berita Golkar – Ketua Komisi I DPR RI mendorong pemerintah pusat agar segera melakukan adjustment Anggaran Infrastruktur Diplomasi untuk Kementerian Luar Negeri.
Meutya mengaku bahwa kondisi para diplomat saat ini seringkali menombok biaya kehidupan ketika bertugas di luar Indonesia karena tingginya biaya di sana.
“Komisi I ini ingin sekali kesejahteraan atau kelayakan hidup bagi para diplomat kita yang bertugas di luar negeri,” ujar Meutya kepada tim Parlementaria di Ruang Tamu Pimpinan Komisi I, Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (5/6/2024).
Ia mengungkapkan bahwa diplomasi itu menjadi sangat penting, terutama di tengah dunia yang saat ini dinamis.
Maka dari itu, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menilai Indonesia perlu sekali diplomat diplomat kita untuk kuat, untuk bisa menjalankan tugas diplomasinya.
“Mudah-mudahan dalam tahun 2025 nanti sudah dilakukan adjustment (anggaran), sehingga mereka tidak kesulitan lagi dalam rangka pemenuhan hak-hak dasarnya, hak dasar itu apa? tempat tidurnya layak, mereka ke kantornya juga layak, bawa anak, karena sekarang mulai banyak diplomat perempuan itu juga bisa disekolahkan dengan baik di sana,” jelasnya.
“Jadi tadi itu yang kita dorong kepada Kemlu dan khususnya kementerian keuangan untuk bisa diberi atensi Bagaimana kelayakan hidup daripada diplomat kita,” tambahnya.
Diketahui, Komisi I DPR RI melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Luar Negeri RI, terkait: Anggaran infrastruktur Diplomasi meliputi : Tunjangan dan Dasar Fasilitas Pegawai di Perwakilan.
Tunjangan ini meliputi : Angka Dasar Tunjangan Penghidupan Luar Negeri, Angka Pokok Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (APTPLN) sesuai jenjang gelar diplomatik dan golongan PNS, Tunjangan penghidupan suami isteri, Tunjangan anak, Fasilitas sewa rumah, Restitusi pengobatan.
Selain itu dibahas pula mengenai Sarana dan prasarana (Sebagai tindak lanjut Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi I DPR RI ke Perwakilan RI di Luar Negeri), Perkembangan situasi terkini di Palestina, khususnya aktivitas militer Israel di Rafah, serta diplomasi RI dalam menggalang pengakuan terhadap Palestina dan dukungan untuk keanggotaan Palestina di PBB.
