By Berita – Sekretaris DPD II Partai Golkar Takalar, Nawir Rahman dicopot dari jabatannya setelah memberikan dukungan secara tertulis kepada Supriansa sebagai calon Ketua DPD I Golkar Sulsel. Nawir membenarkan hal tersebut.
Sekretaris DPD II Golkar Takalar, Nawir Rahman. Foto: SINDOnews/Muhaimin Sunusi
“Hari Sabtu malam 25 Juli 2020, saya diinfokan bahwa saya sudah diplenokan dan diambil keputusan untuk memberhentikan saya selaku sekretaris partai. Dan dukungan untuk bakal kontestan ketua telah ditandatangani oleh sekretaris baru,” kata Nawir dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/7/2020).
Namun demikian, Nawir mengaku hingga saat ini SK pemberhentiannya belum diterima. Dirinya baru mendapat pernyataan lisan dari salah seorang pengurus yang hadir di pleno. Sementara hasil pleno tersebut telah disampaikan ke DPD I Golkar Sulsel.
Nawir mengaku kabar pergantian dirinya telah dia dengar pada Jumat malam 24 Juli 2020, sehari setelah ia menandatangani surat dukungan kepada Supriansa.
“Saya disampaikan bahwa sesuatu yang pahit harus disampaikan ke anda jikalau tidak memberikan dukungan pada bakal kontestan tersebut. Akan diganti dari posisi sekretaris partai,” ujar Nawir sebagaimana informasi yang ia dapatkan dari salah seorang pengurus DPD II Golkar Takalar.
Namun kala itu, Nawir tetap bersikukuh tak akan memindahkan arah dukungan dari Supriansa.
“Saya mendukung Pak Supriansa karena berbagai alasan. Beliau menjanjikan transparansi, keadilan, merekatkan faksi dan menjanjikan semangat,” tegas Nawir pada seorang pengurus yang mengancam dan membujuknya untuk pindah arah dukungan tersebut.
Nawir bahkan mengaku membujuk dan menjelaskan kepada pengurus tersebut agar lebih baik mendukung Supriansa sebagai Ketua.
“Beliau menjanjikan emansipasi politik, politik tanpa mahar sesuai komitmen Ketua Umum DPP Golkar,” sebut Nawir.
Selain itu, kader Golkar berlatar belakang doktor tersebut berprinsip bahwa diskresi ketua umum perlu dikawal dan dijaga.
“Kata Diskresi itu adalah kata pengecualian yang juga istimewa. Apakah ini represif? Tidak. Sebab ini sudah diatur dalam konstitusi partai yang saya kira ada sebabnya kenapa ini dikeluarkan,” urai Nawir.
Mengenai kabar pencopotannya, Nawir memandang bahwa itu tidak sah. Lantaran saat rapat pleno, dirinya tidak hadir karena tidak ada pemberitahuan.
“Selaku sekretaris kan seharusnya saya yang bertandangan dan
mengetahui. Tapi ini tidak ada,” kuncinya.
