By 
Berita Golkar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra), Aksan Jaya Putra (AJP) menegaskan sejumlah perusahaan tambang untuk melakukan tes urine terhadap setiap Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk di Sultra.
Penegasan ini dilakukan semata-mata demi mencegah penyalahgunaan narkoba.
Permintaan AJP ini ditegaskan usai dirinya mendapat informasi dari Badan Narkotika Nasional Pusat (BNNP) Sultra adanya sejumlah pekerja tambang khususnya tenaga kerja asing (TKA) di Sultra yang menolak dilakukan tes urine.
Anggota dewan fraksi Partai Golkar ini menyebut, sejumlah pengungkapan yang dilakukan aparat yang berwenang terkait penyalahgunaan narkoba kerap kali ditemukan di kawasan pertambangan.
Olehnya itu, ia berharap agar setiap perusahaan tambang bersinergis dengan pemerintah setempat untuk mendeteksi sekaligus mencegah penyebaran narkoba di Bumi Anoa.
“Perusahaan tambang harus bersinergis, seharusnya mereka yang membantu pemerintah setempat untuk melakukan tes urine kepada setiap tenaga kerja asing yang masuk Sultra,” tegasnya, Selasa (28/2/2023).
AJP menambahkan, ketentuan tersebut telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pencegahan Penanggulangan, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adaktif lainnya.
Instansi yang berwenang bisa menjadikan rujukan itu untuk melakukan giat sosialisasi dan tes urine kepada setiap TKA.
Kader Partai Golkar ini menegaskan, apabila pihak perusahaan tidak bisa bersinergis dengan BNNP Sultra dan aparat kepolisian untuk melakukan pencegahan, dikhawatir TKA yang masuk ke Sultra menyelundupkan barang-barang haram itu yang berdampak terhadap masyarakat lokal.
“Jangan sampai kehadiran mereka ini justru memengaruhi pekerja lokal kita, makanya harus dideteksi secepat mungkin,” tambah AJP.
Kendati demikian, tanggung jawab ini bukan hanya dari BNNP dan aparat kepolisian tetapi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Nakertrans) Sultra harus mengambil peran besar, sebab mereka tahu masuk keluarnya pekerja asing.
“Ke depannya, bagaimana pekerja asing harus melalui tes urine dulu tidak boleh tidak. Indonesia sudah darurat narkoba, jika dibiarkan seperti ini, makan regenerasi negara ini akan hancur hanya karena obat-obatan terlarang,” pungkasnya.
