BERITALEGISLATIF

Dito Ganinduto Gelar Rapat Bahas Skema PPnBM bersama Menteri Keuangan

0
Foto - Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Dito Ganinduto./NET

Berita Golkar – Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan dalam rangka usulan perubahan pengelompokan atau skema barang kena pajak berupa kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan Atas barang Mewah (PPnBM).

Rencana kebijakan tersebut nantinya akan memperbaharui tarif pajak kendaraan jenis mobil listrik sesuai dengan dampak emisi karbon yang ditimbulkan.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Dito Ganinduto tersebut, menjadi rapat konsultasi Pemerintah untuk memperbarui ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Perubahan aturan tersebut juga disambut baik, di tengah berbagai program kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang terus berlangsung di Indonesia.

“Ini adalah momentum yang baik di tengah keberlanjutan berbagai program pemulihan ekonomi nasional dalam mendorong sektor prioritas/prospektif bernilai tambah tinggi dan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian lebih tinggi dan berkelanjutan, serta menyerap tenaga kerja,” kata Dito yang dikutip dari keterangan pers pada Selasa (16/3/2021).

Baca Juga :  Golkar Jabar Gelar Pendidikan Politik Dan Saba Desa Di Cianjur

Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan dua usulan skema dalam Rancangan PP 73/2019.

Skema pertama, tarif PPnBM untuk Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) sebesar 5 persen, yang sebelumnya 0 persen, full-hybrid sebesar 6 persen atau naik dari sebelumnya sebesar 2 persen, dan full-hybrid sebesar 7 persen dari sebelumnya 5 persen.

Adapun skema kedua, akan dilakukan setelah investasi berlangsung selama dua tahun dan setelah adanya investasi yang signifikan di produk mobil listrik atau battery electric vehicle (BEV).

Sehingga tarif PPnBM untuk PHEV menjadi 8 persen, full-hybrid menjadi 10 persen (Ps 26), full-hybrid 11 persen (Ps 27), full-hybrid 12 persen dari sebelumnya 8 persen (Ps 28), mild-hybrid 12 persen dari sebelumnya 8 persen (Ps 29), mild-hybrid 13 persen dari sebelumnya 10 persen (Ps 30), dan full-hybrid 14 persen sebelumnya 12 persen.

Baca Juga :  HUT Ke-77 RI, Legislator Golkar Ajak Generasi Muda Bangkit

Menyikapi perubahan tarif tersebut, Dito berpendapat bahwa sejalan dengan komitmen segenap bangsa terhadap pengurangan emisi, kebijakan ini juga merupakan strategi untuk mendorong pengembangan sektor otomotif melalui memperkuat kendaraan bermotor berbasis baterai yang berkelanjutan di masa depan.

“Komitmen kita bersama untuk melakukan transformasi energi melalui pengendalian konsumsi BBM dan mengembangkan Energi Terbarukan. Selain itu, potensi terhadap ekspor kendaraan bermotor dan spare parts memiliki potensi pasar yang besar terutama di kawasan Asia dan Afrika,” jelas legislator yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Tengah VIII itu.

Lebih lanjut, Dito menekankan bahwa dalam momentum yang sangat baik tersebut, semua pihak seyogianya mendukung industri kendaraan bermotor yang memiliki multiplier effect yang tinggi baik dari hulu hingga ke hilir.

“Tentunya, kebijakan ini pada akhirnya bermuara pada tujuan awal kita bersama dalam mendorong sektor prioritas yang bernilai tinggi sebagai bentuk peningkatan produktivitas dan investasi,” tegas politisi Senior Partai Golkar tersebut menutup pernyataannya.