By 
Berita Golkar – Memasuki tahun 2021, Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Dito Ganinduto optimis perekonomian domestik terus menunjukkan pemulihan dan akan didorong melalui keberlanjutan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Terlihat pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat mengalami perbaikan sebesar 0,22 persen atau minus 2,39 persen (year of year) pada triwulan IV 2020.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Jabar tahun 2020 menjadi minus 2,44 (yoy), menurun dibandingkan tahun 2019 sebagai dampak dari pandemi Covid-19.
“Dari sisi stabilitas sektor jasa keuangan terjaga, hal ini ditunjukkan dari permodalan yang tinggi dan likuiditas ample, pertumbuhan kredit baru pada bulan Desember 2020 tercatat 29,94 persen secara year on year, aliran dana masuk sebesar Rp35,4 triliun (11 Februari 2020), jumlah emiten baru tertinggi di kawasan ASEAN sebesar 53 emiten, dan jumlah investor pasar modal di Januari 2021 sebesar 4,15 juta,” pungkas Dito saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Bandung, Jawa Barat, Senin (15/2/2021).
Politisi Partai Golkar ini menyampaikan, di awal 2021 jumlah investor pasar modal mencapai 4,15 juta investor dengan didomimasi investor ritel 99,6 persen.
Jumlah SID/Investor di Jabar mencapai 735.000 orang atau 19,3 persen secara nasional. Jumlah ini terbanyak kedua setelah DKI Jakarta.
“Pada tahun 2021 saya optimis demand kredit di Jabar secara gradual berpotensi meningkat yang didukung oleh membaiknya business confidence, perbaikan regulasi, serta relokasi sejumlah perusahaan ke Indonesia yang sebagian besar memilih lokasi di Jabar, longgarnya likuiditas akan menjadi modal yang penting untuk optimalisasi penyaluran kredit prudent di 2021,” paparnya.
Lebih lanjut Dito menyampaikan, dalam rangka menggairahkan industri otomotif dan meningkatkan investasi pada sektor tersebut.
Permerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa relaksasi PPnBM yang bertujuan untuk meningkatkan purchasing power dari masyarakat dan memberikan jumpstart pada perekonomian.
“Saya mengapresiasi gerak cepat dan dukungan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, terkait aturan uang muka atau down payment (DP) 0 persen, kemudian kebiajakan ATMR Kredit untuk kendaraan bermotor juga perlu disesuaikan tentunya dukungan kebijakan ini akan mampu mendorong kredit pembelian kendaraan bermotor,” imbuh legislator dapil Jawa Tengah VIII itu.
