DPD GOLKAR

DPD Golkar Kaltara diminta Jalin Kerja Sama dengan PAN dan PPP Daerah

0
Ketua DPD Golkar Kaltara, Syarwani.

Berita Golkar – Tiga partai politik yakni Golkar, PPP dan PAN mendeklarasikan Koalisi Indonesia Bersatu.

Deklarasi dan komitmen membangun koalisi tersebut dilakukan untuk menghadapi tahun politik Pemilu 2024.

Tak hanya di tingkat pusat, komitmen kerja sama tersebut juga diteruskan ke tingkat daerah, seperti halnya di Kaltara.

Ketua DPD Golkar Kaltara, Syarwani, mengatakan pihaknya diperintahkan oleh DPP Golkar untuk menjalin kerja sama dengan PAN dan PPP di tingkat daerah.

Baca Juga :  Ketua DPD Golkar Jatim, Sarmuji: Kader Harus Terbuka dengan Media

“Ya pasti, kita mendapat mandat, dari PAN dan PPP Kaltara kita juga hadir bersama-sama menyaksikan komitmen bersama dari tiga partai di Koalisi Indonesia Bersatu,” kata Syarwani, Jumat (10/6/2022).

“Jadi tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga ke daerah, karena kita struktural jelas dan hierarkinya tentu ketika di pusat membuat keputusan itu wajib sampai ke daerah,” ungkapnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Bupati Bulungan itu mengatakan, kerja sama yang dibangun baru berbentuk komitmen.

Syarwani menegaskan komunikasi antar tiga parpol belum sampai merumuskan nama-nama calon kepala daerah.

“Ini baru kerja sama bersepakat membangun Koalisi Indonesia Bersatu untuk menghadapi Pemilu 2024 bahkan sampai Pilkada, tapi sampai nama-nama itu belum,” katanya.

Baca Juga :  18 Agustus Golkar Bursel Gelar Musda

Kendati belum membahas nama calon, dirinya mengatakan tidak menutup kemungkinan Koalisi Indonesia Bersatu akan mengusung calon dari kader parpol masing-masing dalam Pilkada di Kaltara

Lantaran menurutnya hal tersebut adalah fitrah dari kehadiran dan tujuan partai politik.

“Pilgub mungkin saja, tapi mekansime penetapan calon kepada daerah ada mekanisme masing-masing partai, tapi kalau ada komitmen bersama tentu memudahkan komunikasi,” ucapnya.

“Sangat mungkin, sangat mungkin, karena tentu tujuan parpol hadir di tingkat eksekutif maupun legislatif,” papar Syarwani.