DPD GOLKAR

Edwin Senjaya Minta Kader Golkar Bandung Bantu Masyarakat Persoalan Kesehatan

0
Suasana kegiatan sharing session bersama kader terkait kesehatan, di Kantor DPD Golkar Kota Bandung, Selasa (17/1/23).

Berita Golkar – Ketua DPD Golkar Kota Bandung, Edwin Senjaya, meminta para kader Golkar di Bandung fokus membantu persoalan-persoalan kesehatan yang ada di wilayahnya masing-masing.

Hal itu sesuai dengan amanat dari DPP Golkar.

Edwin pun menilai persoalan pelayanan kesehatan menjadi satu di antara yang menjadi masalah meskipun DPRD telah menggelontorkan Rp 1,4 triliun di APBD murni 2023.

“Anggaran Rp 1,4 triliun dari Rp 7,2 triliun itu anggaran yang tak sedikit. Dan faktanya, memang tak menyelesaikan masalah kesehatan di tengah masyarakat, terutama masalah pelayanan atau kecepatan pelayanan,” kata Edwin di Kantor DPD Golkar Kota Bandung, Selasa (17/1/2023).

Baca Juga :  DPD Golkar Terus Berperan Aktif Atasi Pengangguran di Bekasi

Edwin menyebut masih banyak warga yang dirujuk ke RS karena kondisi darurat tak terlayani dengan berbagai alasan.

Dia pun berharap adanya sharing session yang digelar DPD Golkar Kota Bandung bisa memberikan pengetahuan dan pelatihan ke kader Golkar.

Sehingga di wilayahnya bisa melakukan pendampingan terhadap warga yang harusnya mendapatkan perawatan di rumah sakit.

“Masih banyak warga yang tak tahu kan dalam mengurus, semisal BPJS, dan lainnya. Lalu, adanya kader kami nanti mudah-mudahan mempermudah pelayanan. Inilah fokus kami yang ingin membantu masyarakat Bandung terkait pelayanan kesehatan,” katanya.

Edwin yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, menyebutkan di Bandung telah memiliki 18 rumah sakit umum, 16 rumah sakit khusus, 7 puskesmas rawat inap, dan 58 puskesmas nonrawat inap, serta 249 klinik.

Baca Juga :  Golkar Kabupaten Barito Timur Berbagi 500 Paket Buka Puasa di Sekitar Sekretariat

Namun, rata-rata faskes tersebut ada di wilayah tertentu sehingga tak terjangkau oleh masyarkat di 30 kecamatan dan 151 kelurahan.

“Jumlah (faskes) ini masih terbilang kurang untuk warga Bandung yang jumlahnya 2,5 juta. Rasionya itu dua tempat tidur untuk 1.000 orang lebih. Belum lagi, belum adanya fasilitas untuk kaum disabilitas yang menjadi catatan khusus,” ujarnya.

Edwin pun menegaskan telah menginstruksikan ke setiap dapil untuk membantu pelayanan kesehatan.

Bila ada warga yang sakit dan perlu datang ke RS, namun ditolak, maka harus diberikan pendampingan.

“Kami koordinasi bersama dinkes dan RS. Alhamdulillah sempat tertanggulangi tapi belum selesaikan masalah itu. Kami harapkan ada kegiatan (sharing session) ini memberi percepatan tak hanya di setiap fraksi setiap dapil,” ucapnya.