BERITALEGISLATIF

Golkar Yakin Pilkada di Tengah Pandemi Tetap Bisa Berjalan Baik

0
Melki Laka Lena, Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi Partai Golkar (Foto/GI)

Berita Golkar – Pada Pilkada serentak 2020, Partai Golkar ingin terwujud secara demokratis dan aman dari Covid1-9. Pernyataan ini muncul dari Melki Laka Lena, Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi Partai Golkar, yang ingin meyakinkan publik bahwa penyelenggaraan pemilu di tengah pandemik bisa berjalan baik.

Melki juga berpendapat jika KPU, dan pemerintah sangat concern dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat sehingga menimbulkan perasaan aman. Selanjutnya diharapkan partisipasi pemilih tetap pada kondisi yang baik.

“Partai Golkar akan menjadi Partai terdepan dalam penerapan protokol kesehatan dalam upaya penanggulangan Covid-19 dalam Pilkada Serentak 2020,” ucap Melki, dalam keterangan tertulisnya kepada media.

Untuk itu Melki meminta perlu adanya persiapan yang baik agar Pilkada 2020 tidak menciptakan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. Ia menyatakan Penerapan protokol kesehatan harus betul-betul menjadi sebuah kebiasaan baru dalam setiap tahapan di Pilkada sehingga nantinya tidak menimbulkan cluster baru atau gelombang baru dari Covid yang kontraproduktif

Baca Juga :  Satkar Ulama Sumut, Idris Laena: Kuatkan Keimanan, Galakkan Kebenaran

“Penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik dan kandidat peserta pilkada, serta masyarakat sipil, sudah harus berkoordinasi secara kolektif untuk mengantisipasi potensi permasalahan kesehatan yang akan terjadi,” ungkap Melki.

Dalam pelaksanaan pendaftaran Pilkada 2020, diakui sempat ada beberapa persoalan yang muncul. Namu saat ini Kemendagri juga sudah melayangkan teguran kepada 72 bacalon petahana. Sanksi tegas harus diberikan jika ada planggaran.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, akan dipersiapkan pengaturan sanksi bagi kepala daerah yang terpilih namun didapati ada pelanggaran protokol kesehatan saat tahapan pilkada berlangsung, pertama penundaan pelantikan selama 6 bulan bagi kepala daerah pemenang yang melakukan pelanggaran pilkada.

Kedua disiapkannya Penjabat sementara (Pjs) kepala daerah langsung dari pusat.

“Kesetaraan kompetisi antarkandidat, pemenuhan hak pilih dan penyelenggaraan pemilu dengan protokol kesehatan yang ketat harus kita jaga dengan seimbang,” kata Melki.

Baca Juga :  Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Apresiasi Langkah BPOM Berikan EUA Vaksin Sinovac

Pelaksanaan pemilihan umum di Korsel yang sukses dalam kondisi pandemic pada 15 April 2020 bisa mejadi ujukan. Kala itu tahapan pemilu di Korsel sudah dimulai sejak Januari – Maret dimana saat itu adalah puncak pandemic di Sana.

Kini Korsel bisa menjadi rujukan best practice untuk pemilu serentak 2020 di Indonesia untuk melakukan sejumlah langkah pencegahan agar tidak muncul klaster baru yang disebabkan oleh pelaksanaan pemilu.

Sekali lagi Melki menyatakan sudah mejadi tugas bersama bagi semua pihak terkiat untuk menyingkirkan keraguan publik bahwa penyelenggaraan pemilu di tengah pandemik aka mejadi ancaman. Namun tetap bisa berjalan baik.

“Partai Golkar akan yang menjadi bagian dalam upaya penanggulangan covid-19 terutama di masa pilkada ini, sehingga kita bisa menjadi teladan yang baik bagi iklim perpolitikan di Indonesia,” pungkasnya.