By 
Berita Golkar – Ketua DPD Golkar Jatim M. Sarmuji menolak fasilitas hotel untuk isolasi mandiri bagi anggota DPR dibiayai negara.
Menurutnya, program ini sangat tidak sensitif di tengah rakyat mengalami kesulitan di masa PPKM level 4 tersebut.
“Tidak ada urgensinya Isoman anggota DPR dibiayai negara. Di saat rakyat kesulitan mencukupi kebutuhan untuk melaksanakan Isoman di rumah masing-masing, kesekjenan DPR membuat program yang tidak sensitif dengan kesulitan yang dihadapi oleh rakyat. Lagian kalau untuk Isoman seharusnya anggota DPR masih bisa menggunakan dana pribadinya masing-masing,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (29/7/2021).
Sarmuji juga mengkritik pernyataan Sekjen DPR yang menyebut fasilitas Isoman yang didapat anggota DPR bukanlah program dengan penganggaran baru melainkan anggaran perjalanan luar negeri yang tidak terpakai selama pandemi.
“Kalau alasan anggaran yang dipakai adalah anggaran kunjungan luar negeri sebaiknya peruntukannya bagaimana DPR bisa membantu kebutuhan rakyat di dapil masing-masing. Kesekjenan DPR jangan mengarahkan anggota DPR hanya untuk melayani diri sendiri,” tegas Legislator Dapil VI Jatim tersebut.
Anggota Komisi XI DPR RI ini menambahkan bahwa untuk melakukan isolasi mandiri, anggota DPR sangat bisa dan mampu dengan biayanya sendiri, apalagi anggota DPR setidaknya masih memiliki penghasilan tetap dari negara.
“Justru yang perlu dilakukan anggota DPR adalah membantu isolasi mandiri rakyat di masing-masing daerah pemilihannya. Dapat dipastikan rakyat yang Isoman pasti tidak memiliki penghasilan apalagi yang kerjanya di sektor informal seperti pekerja harian dan pedagang harian,” pungkasnya.
Sebelumnya, ramai Anggota DPR yang terpapar COVID-19 akan difasilitasi hotel untuk isolasi mandiri. Hal tersebut ditengarai karena terbitnya Surat Sekretariat Jenderal (setjen) dengan SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021 DPR tertanggal 26 Juli 2021.
Munculnya surat tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar. Munculnya surat ini bukan tanpa sebab, menurut Indra hal tersebut dilakukan karena beberapa anggota DPR komplain karena menjalani Isoman di rumah dinas anggota yang dapat menularkan virus kepada keluarga atau anggota DPR yang lain.
