LEGISLATIF

Legislator Golkar Hetifah Sebut Pentingnya Revisi UU Kepariwisataan

0
Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian menyampaikan, revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan penting dilakukan. Salah satunya terkait perubahan tren pariwisata nasional.

“Covid-19 menjadi salah satu faktor yang mengubah tren pariwisata nasional misalnya sekarang ada tren wisata olahraga dan wisata kesehatan. Perkembangan teknologi juga mengharuskan dunia pariwisata untuk mampu beradaptasi dengan platform digital,” kata Hetifah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (14/4/2022).

Dia menilai sektor pariwisata memiliki peran besar terhadap ekonomi nasional karena mampu menyedot banyak tenaga kerja.

Baca Juga :  Andi Rio Minta Kepolisian Usut Tuntas Alat Rapid Test Covid-19 Bekas di Bandara Sumut

Selain itu, memiliki multiplier effect yang besar bagi sektor-sektor ekonomi lainnya seperti akomodasi, kuliner, perdagangan, transportasi, dan pergudangan.

“Indonesia juga termasuk negara yang kompetitif terkait daya saing kepariwisataan di tingkat internasional,” ujarnya.

Dia menjelaskan, beberapa permasalahan di UU Kepariwisataan misalnya masalah regulasi antara pemerintah pusat-daerah, kelembagaan pariwisata, serta sumber daya manusia. Menurut dia, semua itu belum optimal sehingga perlu diperbaiki.

Hetifah menilai sosialisasi kepada masyarakat terkait RUU Kepariwisataan perlu digencarkan karena UU Kepariwisataan bukan sesuatu yang baru.

Baca Juga :  Wakil Ketua DPR RI F-Golkar Ucapkan Selamat Memperingati Isra Mi'raj 1442 H

“Maka sangat penting untuk dapat meyakinkan kepada publik bahwa perubahan UU ini diperlukan. Jangan seperti RUU Sistem Pendidikan Nasional yang gaduh di masyarakat,” katanya.

RUU Kepariwisataan tersebut merupakan usulan Komisi X DPR melalui surat Nomor 549/KOM.X/11/2021, tanggal 8 November 2021.

Sesuai dengan Program Legislasi Nasional 2020-2024 dan berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022, RUU Kepariwisataan sudah mulai memasuki babak pembahasan awal.

Revisi UU PPP Disepakati, Airlangga: Pembentukan Undang-Undang Semakin Efisien

Previous article

Pengamat Politik Nilai Sikap Golkar Senapas dengan Presiden Jokowi dan Rakyat

Next article

You may also like

Comments