By 
Berita Golkar – Myanmar tengah bergejolak usai pemimpin sipil Aung San Suu Kyi ditahan oleh militer hingga akhirnya ditetapkan keadaan darurat. Terkait dengan hal tersebut Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi meminta pemerintah menerapkan protokol untuk melindungi WNI di Myanmar.
“Apapun alasannya, sebuah kudeta adalah tindakan yang mencederai demokrasi, dan harus dikecam,” kata Bobby, kepada wartawan, Senin (1/2/2021).
Ketua DPP Golkar ini mengatakan Indonesia telah memiliki hubungan bilateral lebih dari 70 tahun dengan Myanmar. Indonesia pun mendukung adanya rekonsiliasi di Myanmar.
“Indonesia sudah lebih 70 tahun memiliki hubungan diplomatik dengan Myanmar, transaksi ekonomi bilateral sudah menembus $1 milyar di tahun 2019, dan pernah protes keras ke pemerintahan Aung San Suu Kyi soal Rohingya. Akan tetapi, Indonesia mendukung terjadinya rekonsiliasi nasional Myanmar dan kejadian ini adalah kemunduran dari 10 tahun transisi demokrasi disana,” ujar Bobby.
Meski begitu, kata Bobby, adanya kudeta di Myanmar tidak berdampak signifikan ke Indonesia. Hanya saja, Bobby mendorong agar pemerintah Indonesia memperketat perlindungan WNI di Myanmar.
“Efek terhadap hubungan bilateral dengan Indonesia memang tidak signifikan, akan tetapi pemerintah Indonesia harus langsung menerapkan protokol perlindungan WNI di sana sampai tahap evakuasi,” tuturnya.
Diketahui bahwa saat ini Myanmar tengah bergejolak usai tokoh politik Aung San Suu Kyi ditahan. Dia dan Presiden Myanmar ditahan setelah beberapa minggu terjadi peningkatan ketegangan antara militer dan pemerintah sipil atas tuduhan kecurangan dalam pemilihan umum pada November 2020.
Seperti dilansir pada salah satu media, Senin (1/2), Myo Nyunt, juru bicara Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) yang menaungi Suu Kyi dan kini berkuasa di Myanmar, membenarkan kabar penahanan Suu Kyi oleh militer Myanmar.
Myo Nyunt menuturkan Suu Kyi dan beberapa tokoh senior pemerintahan lainnya ditahan di Ibu Kota Naypyitaw. Salah satu tokoh senior yang ditahan adalah Presiden Myanmar Win Myint.
Dia juga menambahkan bahwa beberapa menteri dari negara bagian besar di Myanmar juga ditahan oleh militer. “Militer tampaknya menguasai ibu kota sekarang,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Myo Nyunt juga menyatakan bahwa NLD menduga penahanan Suu Kyi dan tokoh senior ini merupakan bagian dari upaya kudeta oleh militer Myanmar.
“Dengan situasi yang kami lihat terjadi sekarang, kami harus berasumsi bahwa militer melakukan kudeta,” ujarnya seperti dikutip dari media online.
