BERITALEGISLATIF

Legislator Golkar: Pemda dan Satgas Penanganan Covid-19 Tingkatkan Pengawasan PPKM Mikro

0
Foto - Azis Syamsuddin Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Golkar./NET

Berita Golkar – Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin meminta Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat meningkatkan pengawasan terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

“Saya meminta Pemerintah Daerah (Pemda), Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, bersama Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pengawasan terhadap PPKM Mikro, agar implementasi PPKM Mikro dapat berjalan sesuai target dan mencapai tujuan untuk menekan angka Covid-19, seperti pembatasan kegiatan di tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan penularan” ujar Azis kepada wartawan, Selasa (9/2/2021).

Diketahui PPKM Mikro mulai diterapkan di beberapa wilayah Indonesia per 9 hingga 22 Februari 2021, sebagaimana yang tertuang di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2021.

Baca Juga :  Perwakilan Pengurus Desa Golkar Badung Datangi Kantor DPD Golkar Bali

Politisi Partai Golkar ini mendorong agar Pemda bersama Satgas Penanganan Covid-19 untuk dapat mengklasifikasikan kondisi masing-masing wilayah.

Azis berharap, penanganan Covid-19 yang dilakukan dapat sesuai dengan cakupan pemberlakuan pembatasan serta meningkatkan penelusuran atau pelacakan kontak erat pasien Covid-19 (tracing) guna memutus rantai penyebaran virus Corona.

“Pemerintah Pusat dan Pemda untuk memperbanyak tempat isolasi mandiri atau isolasi terpusat guna meminimalisir potensi penularan Covid-19 di berbagai kluster serta mensosialisasikan prosedur pelaksanaan isolasi mandiri, serta membentuk tim-tim pemantau kondisi kesehatan pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri sehingga kondisi pasien dapat terpantau dengan baik” tuturnya.

Baca Juga :  Ketum Golkar Beri Diskresi 2 Anggota DPR Untuk Pimpin DPD I

Tak hanya itu, Azis juga ingin Pemda dapat melalukan sosialisasi, komunikasi dan koordinasi yang baik dengan aparat keamanan, Satgas Covid-19 hingga sampai ke tingkat bawah Ketua RT/RW dan stakeholder yang terkait.

Hal itu dilakukan, tutur Azis, agar pelaksanaan PPKM terintegrasi dengan baik dengan selalu menerapkan protokol kesehatan sesuai yang tertera dalam aturan PPKM Mikro.

“Penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan Covid-19 harus tegas, masyarakat harus dapat bekerja sama dan mengikuti arahan petugas jika karantina wilayah diberlakukan, guna menekan angkat penyebaran virus Corona” tukasnya.

Yanti Airlangga bersama IIPG Turun Tangan Kunjungi Banjir di Karawang

Previous article

Wamendag: Kemendag bantu UKM lebih Kompetitif tembus Pasar Ekspor

Next article

You may also like

Comments