By 
Berita Golkar – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang juga Ketua DPRD Sumsel Hj. RA Anita Noeringhati menilai pentingnya pendidikan politik bagi kaum perempuan supaya ada peningkatan kapasitas perempuan dalam politik semakin bisa diterapkan nantinya.
Anita menyebut affirmative action/diskriminasi positif untuk keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 30 persen masih dalam rencana.
“Tapi aplikasinya untuk DPRD Sumsel masih di tataran 21, 5 persen,” katanya usai menjadi narasumber dalam acara sosialisasi partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi tahun 2022 provinsi Sumsel dengan tema Afirmative Action, Meretas Jalan Perempuan Menuju Parlemen, di Hotel Swarnadwipa Palembang Selasa (26/7).
Kegiatan ini digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel.
Untuk mencapai keterwakilan perempuan 30 persen di parlemen menurutnya partai politik harus melakukan pendidikan politik kader perempuannya.
“Untuk mengisi keterwakilan perempuan diperlukan perempuan-perempuan yang memumpuni yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas tidak hanya perempuan yang hanya mengisi kuota saja tapi tidak bisa berteriak apa yang diperlukan perempuan,” katanya.
