LEGISLATIF

Marak Isu Beli Beras Dibatas, Lodewijk F Paulus: Masyarakat Tidak Perlu Panik

0
Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F. Paulus.

Berita Golkar – Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus meminta Masyarakat tidak perlu membeli karena panik tidak dapat (panic buying) pasokan beras yang mulai mengkhawatirkan belakangan ini.

Menurutnya pemerintah sudah memikirkan cara untuk memastikan pasokan beras agar selalu tersedia di masyarakat.

Hal ini dikatakan Lodewijk, menanggapi isu pembatasan pembelian beras maksimal 10 kg di toko ritel.

”Kita sedang menghadapi El Nino, Pemerintah juga telah mengambil kebijakan untuk impor beras, tentunya jangan sempet masyarakat menjadi panic buying,” kata Lodewijk saat ditemui Parlementaria usai Rapat Paripurna, di Nusantara II, DPR RI, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Baca Juga :  Legislator Golkar Jateng Minta Pemerintah Tak Naikkan Cukai Tembakau

Menurutnya, jika terjadinya panic buying maka sebenarnya akan menyusahkan masyarakat yang sedang sangat membutuhkan.

Sehingga di momen seperti ini, perlu adanya kerja sama dan kebijaksanaan yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar ketersediaan panggan bisa cukup hingga El Nino benar-benar berlalu.

”Karena saya tahu masyarakat sangat membutuhkan, sekarang ada El Nino, El Nino ini tentunya berdampak kepada ketersediaan pangan walaupun pemerintah sudah mengambil (kebijakan tapi itukan dibatasi,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Diketahui, saat ini pembatasan pembelian beras di ritel ini dilakukan atas arahan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Baca Juga :  Andi Rio Minta Kepolisian Usut Tuntas Alat Rapid Test Covid-19 Bekas di Bandara Sumut

Meski demikian pembatasan ini tidak akan dilakukan secara permanen dan akan dicabut usai beras impor masuk ke Indonesia.

Lebih lanjut, Lodewijk menuturkan hal penting lain yang perlu dimitigasi yakni tidak menentunya cuaca yang akan mempengaruhi musim tanam di Indonesia.

”Kalau kita katakan setelah hujan mungkin ada banjir itu yang harus di mitigasi juga, dan setelah itulah musim tanam, berapa lama setelah itu panen produk yang dihasilkan, cukup enggak, itu yang tentunya harus dihitung Pemerintah,” pungkas Pimpinan DPR Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam).