By 
Berita Golkar–Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku pelaksanaan Program Kartu Prakerja dengan skema normal mulai diberlakukan pada triwulan I tahun 2023. Dengan skema normal, maka pelatihan akan dilakukan secara luring, daring, dan hibrida.
Selain itu, insentif yang diberikan akan dilakukan penyesuaian. Airlangga mengatakan, program kartu Prakerja juga akan ditargetkan dapat menjangkau satu juta penerima.
Menurut Menko Perekonomian, skema normal lebih memfokuskan bantuan untuk meningkatkan skill dan produktivitas angkatan kerja. Yakni, berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan insentif usai menyelesaikan pelatihan.
Ragam pelatihannya, antara lain, skilling, reskilling, dan upskilling, yang mana proses persiapan pelaksanaan sudah dijalankan pada akhir 2022. Airlangga yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mengatakan, untuk menyiapkan skema normal, perubahan kedua Peraturan Presiden (Perpres) terkait Kartu Prakerja telah ditetapkan melalui Perpres RI Nomor 113 Tahun 2022.
Selain itu juga Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai peraturan pelaksanaan juga telah ditetapkan melalui Permenko Nomor 17 Tahun 2022.
Program Kartu Prakerja telah menjangkau sekitar tiga persen penyandang disabilitas, 2,9 persen pekerja migran Indonesia, 47,59 persen penerima dari 212 Kabupaten/Kota lokus prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem 2020-2022. Sebanyak 19 persen berpendidikan SD atau sederajat, dan 49 persen perempuan, yang mana sekitar Rp 8,72 triliun insentif telah disalurkan pada 2022.
“Dari kuota yang diberikan ke daerah-daerah itu bisa terisi, dengan demikian sifat inklusif kartu prakerja menjadi tinggi. Sebanyak 212 kabupaten/kota diantaranya merupakan daerah miskin, sehingga target menjangkau banyak pihak dengan teknologi digital itu bisa diwujudkan,” ujar Menko Airlangga dalam ‘Program Prakerja Menjawab Tantangan Dunia Kerja’, di Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Sebelumnya, penyelenggaraan program ini dilakukan 100 persen secara online. Yakni, dengan memanfaatkan teknologi digital mulai dari pendaftaran, penyaringan peserta, hingga penyelenggaraan pelatihan.
“Jadi kalau tidak menggunakan digital, tidak menggunakan AI, ini tidak bisa. Termasuk juga bagaimana menyeleksi inclusiveness, kalau kita tidak menyaring dengan teknologi, tentu akan sulit,” tegas Airlangga.
