By 
Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia.
Benang merah dari sejumlah faktor ini adalah tata kelola perusahaan atau good corporate governance (GCG) yang tidak berjalan dengan baik.
“Kelemahan tata kelola perusahaan merupakan salah satu penyebab krisis ekonomi tahun 1998 dan kelemahan tersebut antara lain kualitas investasi yang buruk serta diversifikasi usaha yang sangat luas,” ucap Airlangga dikutip Jumat (28/05/2021).
Ia mengatakan kondisi pandemi ini menjadi pembelajaran pentingnya keberlangsungan bisnis, pentingnya perusahaan memperhatikan semua stakeholder serta pihak yang terlibat dalam rantai pasok dan juga para konsumen.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah kecepatan perusahaan dalam merespons hal-hal yang sebelumnya tidak terduga terjadi.
“Kita sadar kebutuhan akan good corporate governance sebagai fondasi utama dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi tata kelola di Indonesia,” ucap Airlangga.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah pada tahun 1999 Pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance.
Lembaga tersebut bertugas untuk membangun kesadaran pentingnya tata kelola perusahaan serta menyusun beberapa pedoman tata kelola.
Otoritas Jasa Keuangan juga telah membuat peta arah tata kelola perusahaan Indonesia di awal tahun 2014.
Pedoman ini terutama ditujukan untuk emiten dan perusahaan publik dan upaya reformasi tata kelola ini selanjutnya mendorong timbulnya insentif lain dari berbagai lembaga.
Kesadaran reformasi tata kelola juga menjadi kolektif secara regional sehingga ASEAN melalui ASEAN Capital Market Forum memperkenalkan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) di tahun 2011.
Airlangga mengatakan pada tahun 2019, 10 perusahaan di Indonesia tercatat masuk dalam kategori ASEAN Asset Class berdasarkan ACGS. Hal ini menjadi prestasi bagi Indonesia.
“Jumlah perusahaan tercatat yang masuk dalam ACGS setiap tahun juga mengalami peningkatan artinya sudah banyak perusahaan dapat yang memiliki tata kelola yang baik,” kata Airlangga.
Mengenai kaitan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) dengan GCG, Airlangga mengatakan seluruh pihak perlu mengubah prioritas dan mulai mengidentifikasikan risiko di depan mata yang menjadi bagian dari SDG.
Beberapa di antaranya yaitu seperti perubahan iklim, keanekaragaman hayati, bencana alam dan bencana lingkungan akibat ulah manusia.
“Berbagai langkah pertama dapat dilakukan dengan model ekonomi yang berkelanjutan untuk itu praktek environment social governance (ESG) dan sering disebut sebagai lingkungan sosial dan tata kelola perlu dilakukan pada seluruh aktivitas bisnis,” katanya.
Menurut Airlangga, perusahaan perlu menyadari bahwa resiko dan mengumpulkan data ini penting untuk membangun perusahaan yang memiliki resilient di masa mendatang.
Secara geografis Indonesia juga rentan terhadap perubahan iklim dan bencana, sehingga akan banyak kerugian yang ditanggung jika prinsip lingkungan sosial dan tata kelola ini tidak dijalankan.
Selain itu, penerapan ESG juga terbukti berdampak positif bagi kinerja perusahaan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan SDGs perlu usaha kolektif dari Pemerintah perusahaan media lembaga pendidikan.
“Tata kelola yang efektif hanya dapat terwujud bila kesadaran bersama bisa terbentuk dengan prinsip tata kelola yang baik mulai dari akar rumput sampai dengan jenjang para pengambil keputusan strategi,” kata Airlangga.
