BERITAEKSEKUTIF

Menperin Dorong Zona Integritas pada Seluruh Wilayah Kerja guna Ciptakan WBK dan WBBM

0
Foto - Agus Gumiwang Kartasasmita Menteri Perindustrian/NET

Berita Golkar – Kementerian Perindustrian (Kemperin) terus berkomitmen dalam menerapkan reformasi birokrasi. Sebab dengan itu, dapat meningkatkan pelayanan publik dan good governance yang dapat mempengaruhi nilai trust dan kepastian investasi sehingga mendorong terwujudnya industri tangguh sebagai penggerak utama bagi ekonomi nasional.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/1/2021), mengatakan, salah satu langkah strategis yang dijalankan adalah mencanangkan gerakan zona integritas di seluruh satuan kerjanya untuk senantiasa menciptakan wilayah bebas dari korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

Hal tersebut dapat tercapai melalui komitmen yang tinggi, kemudahan pelayanan, program yang menyentuh masyarakat, monitoring dan evaluasi, serta manajemen media. “Kami berkomitmen untuk memperbaiki jajaran birokrasi yang bersih, produktif, dan akuntabel,” kata dia.

Agus mengatakan, saat ini, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) menjadi salah satu satuan kerja (Satker) teknis di lingkungan Kemperin yang telah memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2020 dengan sebelumnya telah memperoleh predikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) pada tahun 2017.

Baca Juga :  T20, Menko Airlangga: Beri Wawasan Berharga Bagi Pemimpin Global

Pada kesempatan kunjungan dan pembinaan Inspektur Jenderal Masrokhan di BBTPPI, Masrokhan berpesan agar BBTPPI harus dapat menjadi trigger dan model bagi unit kerja lain dalam penerapan zona integritas.

“Melalui komitmen pimpinan dan dukungan seluruh staf, success story peraihan predikat WBK dan WBBM ini harus dapat ditransfer kepada unit kerja lainnya,” tegas Masrokhan.

Dengan begitu, kata dia, harapannya akan semakin banyak unit kerja di lingkungan Kemenperin yang mengikuti jejak perwujudan zona integritas sebagai miniatur reformasi birokrasi. “Good governance akan menjadi pondasi dalam langkah Kemenperin membangun industri tangguh,” ujar Masrokhan.

Masrokhan mengatakan, layanan dan inovasi bagus yang telah dimiliki BBTPPI harus diimbangi dengan modernisasi peralatan. Hal ini bertujuan agar tugas BBTPPI dalam layanan pencegahan pencemaran industri semakin optimal.

Baca Juga :  Wakil Ketua AMPG NTB Dinilai Cocok Pimpin Kota Mataram

“Kemperin selalu memacu pertumbuhan industri yang kuat. Dalam pelaksanaannya, harus ada pihak yang mampu menjadi rem atas dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Kemajuan pemantauan lingkungan berbasis IoT yang ditawarkan sebagai inovasi BBTPPI telah terbukti nyata dan membantu perwujudan industri hijau,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ali Murtopo Simbolon, Kepala BBTPPI, menyampaikan, pencapaian BBTPPI menjadi unit kerja dengan predikat WBBM adalah prestasi yang diperoleh berkat dukungan semua pihak terutama seluruh pegawai di BBTPPI, pimpinan di pusat dan Inspektorat.

Konsistensi penerapan zona integritas terus digaungkan hingga level staf, penguatan inovasi untuk peningkatan integritas, serta kegiatan-kegiatan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas dan sektor industri akan selalu menjadi tantangan tersendiri dalam mempertahankan kualitas layanan dan predikat WBBM. “Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendukung kerja keras BBTPPI,” pungkas Ali.

You may also like