By 
Berita Golkar – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Muhidin M. Said menilai perekonomian Sumatera Utara (Sumut) sangat penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera.
Di mana, kata Muhidin, pertumbuhan ekonomi Sumut dengan kontribusi sebesar 22,63 persen.
Muhidin menjelaskan, untuk itu Sumut perlu memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi nasional untuk bisa tumbuh lebih tinggi dari tahun 2022.
Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2022 sudah menunjukkan tren membaik.
“Ekonomi Sumut tumbuh sebesar 4,73 persen secara kumulatif, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang tumbuh sebesar 2,61 persen,” kata Muhaidin seperti keterang tertulisnya diterima Lintas Parlemen, Kamis (16/3/2023).
“Begitupula dengan inflasi, Tim Pemantau Inflasi Daerah (TPID) diharapkan bisa terus memantau pergerakan harga di seluruh wilayah Sumatera Utara, apalagi saat ini sudah mulai memasuki awal Ramadhan,” sambung Muhidin.
Muhidin mengaku, hal itu sempat ia bahas saat dirinya memimpin Kunjungan Kerja Banggar DPR RI bersama Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai (DBC) Provinsi Sumatera Utara di Gedung Keuangan Negara, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (15/3/2023) kemarin.
Politisi asal Dapil Sulawesi Tengah ini berharap Bank Indonesia terus memainkan perannya lebih optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara lebih tinggi lagi.
Sebab, lanjutnya, kontribusi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian di daerah sangat signifikan.
“Selain itu, peran Bank Indonesia sebagai katalisator pembangunan diharapkan dapat lebih aktif dan efektif dalam menjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis kepada sektor ekonomi unggulan daerah khususnya sektor pertanian dan UMKM di wilayah Provinisi Sumatera,” pungkas Muhidin.
Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) telah menyampaikan bahwa inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) secara tahunan tetap terkendali sebesar 5,47 persen (yoy). Meskipun sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang mencapai 5,28 persen (yoy).
Perkembangan ini tidak terlepas dari pengaruh positif respons kebijakan moneter Bank Indonesia serta sinergi erat pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis lainnya melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.
