By 
Berita – Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar deadline supaya Musyawarah Daerah (Musda) DPD Nusa Tenggara Barat diselenggarakan paling telat tanggal 31 Juli 2020.
Instruksi DPP Golkar nomor SI-2/Golkar/VII/2020 tentang instruksi merencanakan, mempersiapkan dan penyelenggaraan Musda Partai Golkar tingkat Provinsi.
Kemudian, keputusan Munas X tanggal 5 Desember 2019 tentang program umum Partai Golkar. Maklumat Kapolri Nomor: Mak/02/1I/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan terhadap kebjakan Pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona atau Covid-19 di Indonesia.
Surat DPP Partai Golkar nomor B-226/III/Golkar/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang instruksi penundaan Musda Partai Golkar tingkat provinsi. Surat Telegram Kapolri nomor STR/364/VI/OPS.2/2020 tanggal 25 Juni 2020 pencabutan Maklumat Kapolri dan menginstruksikan PIt Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara.
Pemegang mandat Musda Provinsi Bangka Belitung, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTB, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan. PIt Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat supaya merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan Musda dengan batas waktu penyelengaraan paling lambat tanggal 31 Juli 2020.
Selanjutnya melaporkan kesiapan waktu pembukaan Musda ke DPP untuk mendapatkan persetujuan melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
Hanya saja, sampai tanggal 28 Juli 2020, belum ada informasi apakah Musda itu akan digelar sesuai deadline DPP Golkar tersebut.
Terkait hal itu, Koordinator BAPILU DPP Golkar Dapil 2 Pulau Lombok, Hj Sari Yuliati menegaskan, DPP Golkar belum memberikan jadwal terhadap Musda tersebut. “Yang pasti, belum ada rapat yang membahas ini,” ungkapnya Selasa 28 Juli 2020.
Dia menjelaskan, sejauh ini tidak ada pembahasan mengenai Musda, terlebih menyangkut pelaksana tugas (Plt) ketua DPD NTB. “Sebetulnya bukan ditunda ya, yang pasti belum ada rapat yang membahas soal ini, begitu juga diberlakukan Plt sepertinya tidak ya,” kata dia.
Disinggung mengenai munculnya nama-nama calon ketua DPD Golkar NTB seperti H Moh Suhaili FT, H Ahyar Abduh dan H Fauzan Khalid? Bagi Politisi Golkar Senayan Dapil 2 Pulau Lombok ini menegaskan, Golkar merupakan partai terbuka, siapa saja boleh ikut berkompetisi sepanjang sesuai aturan. “Ya bisa bisa saja,” tutupnya.
