LEGISLATIF

Nurul Arifin Minta Kemenkominfo Bersikap Adil Soal Jatah MUX untuk TV Lokal

0
Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin.

Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersikap adil dalam pelaksanaan siaran berbasis digital, sehingga tidak mempersulit masyarakat dalam memperoleh hak informasi.

Nurul menyoroti fakta minimnya jatah multipleksing (MUX) kepada TV lokal saat ini.

“Masih banyak TV lokal yang belum bisa siaran digital, karena tidak dapat jatah MUX. Ini harus dibereskan dulu,” kata Nurul Arifin, dalam keterangan, Selasa (29/11).

Menurutnya, berdasarkan laporan di lapangan masih banyak TV lokal yang belum bisa menyiarkan siaran digital lantaran tidak mendapat jatah MUX dari Kemenkominfo.

Padahal, Kemenkominfo telah memadamkan TV Analog (analog switch off/ASO) sejak 2 November 2022.

Baca Juga :  Melkiades Nilai Penanganan Kasus GGAPA di Aceh Terkendali dengan Baik

Nurul mengingatkan Kemenkominfo agar pelaksanaan ASO tidak mempersulit masyarakat, menyusul hilangnya tayangan TV lokal pada siaran berbasis digital.

“Masih banyak TV lokal yang belum bisa siaran digital, karena tidak dapat jatah MUX. Ini harus dibereskan dulu,” kata Nurul.

Pernyataan Nurul tersebut mengacu pada hasil Rapat Kerja Komisi I DPR menyoal evaluasi pelaksanaan Analog Switch Off (ASO) bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate pada Rabu (23/11).

Pada rapat kerja tersebut, Komisi I DPR  meminta penjelasan Menkominfo Johnny G. Plate terkait pelaksanaan dan evaluasi migrasi ASO penyiaran berbasis digital.

Baca Juga :  Golkar Cilacap Berpartisipasi Percepatan Penangangan Stunting di Jawa Tengah

Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi I DPR RI merekomendasikan empat poin penting dan mendorong Kominfo untuk melakukan langkah-langkah strategis agar migrasi ASO dapat terlaksana secara menyeluruh.

Salah satu poin yang disampaikan Komisi I DPR RI adalah menyiapkan kebijakan terkait migrasi ASO yang mampu memberikan keadilan kepada semua lembaga penyiaran, termasuk Lembaga Penyiaran Lokal, sehingga mampu menyelenggarakan siaran berbasis digital kepada masyarakat.

“Selain menyiapkan kebijakan yang adil, masih banyak TV lokal yang belum bisa siaran digital, karena tidak dapat jatah MUX. Jadi, ini harus dibereskan dulu” pungkas Nurul.