By 
Berita Golkar – Anggota DPR fraksi Golkar Nusron Wahid memberi apresiasi atas langkah dan kebijakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang berhasil menurunkan harga minyak goreng di masyarakat menjadi hanya Rp14.000. Semula, harga di pasaran sempat mencapai Rp25.000 per liter.
Namun dengan gebrakan yang dikakukan Ketua Umum Partai Golkar itu, harga di tingkat konsumen berhasil ditekan. Dana yang digunakan Ketua Umum Partai Golkar tersebut adalah berasal dari instrumen subsidi milik Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) yang mencapai Rp7,5 triliun.
“Kebijakan ini menampakkan kalau Pak Menko ini seorang pemimpin dan pembantu presiden yang pro rakyat, paham akan jeritan rakyat akibat melambungnya harga minyak goreng, yang sudah menjadi salah satu bahan pokok rakyat,” ujar Nusron Wahid, dalam RDPU Komisi VI DPR dengan beberapa asosiasi produsen minyak makanan di Gedung Parlemen, Jakarta Rabu (19/2/2022).
Menurut Nusron yang mewakili kawasan Kudus, Jawa Tengah dan sekitarnya ini, pola operasi pasar yang sempat dipilih Menteri Perdagangan tidak pas.
Sebab, diskriminasi harga pasti akan menimbulkan moral hazard. Dengan kebijakan Menko Perekonomian, di mana harga dipatok di level Rp 14.000, itu mencerminkan keadilan yang merata bagi rakyat.
Apalagi, subsidinya tidak diambilkan dari APBN, melainkan dari dana iuran pengusaha kelapa sawit, yang dikelola oleh BLU BPD PKS.
“Kebijakan ini win win solution. Kondisi fiskal aman karena tidak terbebani subsidi. Rakyat selaku konsumen pun menjadi sejahtera karena bisa beli minyak goreng dengan harga wajar, kendati di tengah-tengah naiknya harga CPO dunia. Ini namanya konsep keadilan,” tegasnya.
Wakil Ketua Umum PBNU ini mengungkapkan, dengan adanya penetapan harga minyak goreng Rp 14.000 ini, Menko Perekonomian Airlangga membuktikan bahwa negara hadir melindungi rakyat kecil dan menepis adanya kecemburuan sosial.
Mengingat, para produsen kelapa sawit menanam di lahan negara dengan mekanisme HGU sampai 80 tahun.
“Awalnya memang rakyat cemburu, kok ada pengusaha enak banget, dikasih konsesi jutaan hektare untuk tanam kelapa sawit. Tapi rakyatnya menderita beli minyak goreng diam saja. Enak banget pengusahanya,” ujar Nusron.
“Dana yang dikelola BPD PKS memang dapat digunakan untuk subsidi harga. Di samping juga untuk peremajaan tanaman kelapa sawit yang sudah tua dan tidak produktif,” pungkas Nusron
