By 
Berita Golkar – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid mendorong agar Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal meningkatkan sistem pelayanan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Nusron mengungkapkan, secara kelembagaan saat ini Kementerian Investasi levelnya sudah naik, setara dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Kementerian Keuangan, maka sudah selayaknya ada peningkatan anggaran untuk dukungan manajemen organisasi.
“Bisnisnya BKPM itu hanya dua, pertama membuat sistem. Bisnis layanan itu hanya dua, dua S, yang pertama sistem, yang kedua sinten. Sinten itu adalah SDM, orang. Sistem itu berarti menyangkut IT dan SOP. BKPM itu bisnisnya layanan, ada program penguatan SDM-nya, dengan cara mengirimkan SDM terbaiknya sekolah ke luar negeri,” jelas Nusron saat rapat kerja bersama dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, di ruang rapat Komisi VI, Nusantara I, Senayan, Jakarta, dikutip melalui keterangan pers, Kamis (10/6/2021).
Karena Kementerian Investasi merupakan lembaga yang dominan pada pelayanan, maka politisi Partai Golkar itu beranggapan, lembaga ini berpotensi rawan penyelewengan.
Menurut Nusron salah satu cara untuk menghilangkan potensi buruk tersebut dia mengusulkan agar tukin bagi pegawainya dinaikkan serta mendidik SDM unggul guna peningkatan sistem kelembagaan di Kementerian Investasi.
“Karena itu saya mendorong dua hal, setuju tukin (tunjangan kinerja) dinaikkan. Karena kalau tukin tidak dinaikan potensi fouth, potensi korupsi tinggi. Karena bapak layanan, terutama di tiga tempat. Yang pertama dispute potensi korupsi di perencanaan investasi. Mana daerah yang dimasukan di situ sudah lubang permainan. Yang kedua dispute potensi dilayanan investasi diizin-izin, naik turun tahan, dan kapan. Yang ketiga pengendalian investasi,” jelas Nusron.
