LEGISLATIF

Pasca Kebakaran Smelter Nikel di Kaltim, Mukhtarudin Minta Adanya Audit

0
Wakil Ketua Fraksi Golkar Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang) DPR RI, Mukhtarudin.

Berita Golkar – Wakil Ketua Fraksi Golkar Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang) DPR RI Mukhtarudin meminta pemerintah adanya audit kepada smelter di industri pertambangan Kalimatan Timur.

Mukhtarudin mendesak hal itu harus dilakukan lantaran insiden kebakaran pabrik pengolahan nikel, PT Kalimantan Ferro Industri (KFI) di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

“Ya tentu harus proses audit smelter itu, karena peristiwa ini bukan sekali,” kata dia, Senin (20/5/2024).

Mukhtarudin memandang, audit penting untuk dilakukan lantaran smelter tersebut baru dua bulan diresmikan pada 19 September 2023, sudah terjadi ledakan.

Baca Juga :  Nurul Arifin: Partai Golkar Dukung Penundaan Revisi RUU Pemilu

Untuk itu, politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini menegaskan dengan adanya audit smelter tersebut agar tidak terulang peristiwa serupa.

Mengingat, insiden ini tidak hanya menimbang korban materi, namun juga ada yang korban meninggal dunia.

Sebut saja, kebakaran pertama terjadi pada 11 Oktober 2023, lalu yang tewaskan pekerja asing. Terbaru ledakan terjadi juga di smelter itu pada 16 Mei 2024, hingga menyebabkan dua orang terluka.

Oleh karena itu, jika kemudian komisi VII DPR RI, mendesak pemerintah untuk mengaudit smelter, baik dari sisi kualitas alat atau mesin yang ada.

Baca Juga :  Ketua Golkar Sumut Ijeck Lepas 70 Ribu Peserta Jalan Sehat

Serta pelaksanaan prosedur K3 atau Keselamatan, Kesehatan Kerja di PT Kalimantan Ferro Industri (KFI) di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

“DPR pastikan pasca insiden ini, tingkat keamanan terjamin di smelter itu,” beber Mukhtarudin.

Kendati demikian, dirinya memandang perlu dan mendesak dalam waktu dekat Komisi VII DPR RI untuk melakukan pendalaman dalam konteks pengawasan baik melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan RDPU dengan instansi terkait dan pihak PT KFI untuk mengetahui detail penyebab peristiwa itu.

“Jika dipandang perlu nanti Komisi VII DPR akan melalui kunjungan ke lokasi untuk melihat dan mengetahui keberadaan pabrik smelter itu,” pungkas Mukhtarudin.