By 
Berita Golkar – Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta meminta pejabat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta untuk bertobat karena menghapus dana alat kesehatan (alkes) sebesar Rp 220 miliar pada tahun 2023.
Hal tersebut disampaikan lantaran Komisi E DPRD DKI Jakarta berang dengan langkah TAPD yang secara sepihak mengalihkan dana pengadaan alkes, karena tidak masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Seperti dikutip dari Poskota.
Anggaran itu dialihkan buntut evaluasi Kemendagri terhadap belanja tidak terduga (BTT) Pemprov DKI Jakarta tahun 2023 sebesar Rp 648,5 miliar yang dianggap tidak sepadan dengan target belanja daerah Rp 74,3 triliun.
Kemendagri lalu merekomendasikan pemerintah daerah agar mengalokasikan kegiatan yang tidak masuk ke dalam RKPD ke dalam pagu BTT 2023.
Hasilnya, TAPD memangkas pengadaan alkes Rp 220 miliar tanpa koordinasi dengan Komisi E, sehingga BTT naik menjadi Rp 868,5 miliar.
Alhasil, Komisi E Jakarta kesal dengan langkah TAPD karena anggaran telah disepakati bersama dan persetujuan anggaran sebetulnya fungsi legislatif, bukan eksekutif.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan, pengadaan alkes merupakan kategori darurat dan mendesak (darsak), meski Dinas Kesehatan tidak memasukkannya ke dalam RKPD.
Hal ini berkaca pada laporan masyarakat dan peninjauan langsung dewan ke beberapa rumah sakit umum daerah (RSUD) milik DKI Jakarta.
“Masyarakat untuk pemeriksaan MRI (magnetic resonance imaging/ teknik pemindaian radiologi) mesti tunggu tiga bulan. Untuk CT scan mesti tunggu tiga bulan, mau operasi juga tunggu sebulan, keburu meninggal pasiennya,” ujar Baco, Selasa (17/1/2023).
Dalam hal ini ia juga mempertanyakan hati nurani para pejabat TAPD dan Dinas Kesehatan soal keluhan masyarakat tersebut.
Apalagi sekarang masyarakat harus mengantre untuk mendapat pelayanan kesehatan (yankes) dari pemerintah daerah.
“Sekarang saja untuk mendapat ruang ICU dan NICU itu antre, inkubator juga antre. Ini, di mana hati nurani kalian melihat warga DKI Jakarta sengsara karena keterbatasan alat-alat kesehatan kita,” sindirnya.
Anggota Komisi E DPRD ini lalu membandingkan dengan daerah lain di Pulau Jawa yang memiliki alat kesehatan lebih lengkap dan canggih.
Seharusnya, kata dia, Pemerintah DKI Jakarta dapat mengungguli alkes daerah lain karena ditopang dengan anggaran paling besar di Indonesia hingga mencapai Rp 83,7 triliun pada 2023.
“Ini kelihatan sekali kalau pejabat Pemda DKI tidak pro terhadap kesehatan masyarakat DKI Jakarta. Padahal yang kami perjuangkan ini masyarakat kecil yang memakai BPJS, bukan orang yang punya uang banyak bisa pilih rumah sakit swasta dengan tarif mahal dan tidak antre,” ungkap dia.
“Cepat bertobatlah para pejabat DKI, sebelum terlambat,” sambung Baco.
Sekertaris DPD Golkar DKI ini juga berharap, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyelidiki hilangnya anggaran pengadaan alkes tersebut.
Padahal, kata dia, Komisi E telah menyetujui anggaran tersebut untuk kepentingan masyarakat banyak.
“Fraksi Golkar meminta Pj Gubernur DKI Jakarta mengusut dan mengevaluasi pihak-pihak yang terlibat dalam penghilangan dana alkes yang telah disahkan oleh Badan Anggaran (Banggar) dan rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta,” pungkas Baco.
