BERITADPD GOLKAR

Perwakilan Pengurus Desa Golkar Badung Datangi Kantor DPD Golkar Bali

0
Foto - Pengurus PD Golkar se-Badung datangi sekretariat Golkar Bali. (Adrian Suwanto/Radar Bali)

Berita Golkar – Kecewa rekomendasi Pilkada Badung melenceng, perwakilan Pengurus Desa (PD) Golkar se-Badung mendatangi secretariat DPD Golkar Bali, kemarin (7/9).

Kedatangan mereka kompak untuk mengundurkan diri dari kepengurusan PD Golkar di Gumi Keris, Badung. Mereka kecewa elite Golkar justru memberikan rekomendasi kepada Paslon Giri Prasta – Suiasa (GiriAsa).

Padahal, akar rumput berharap rekomendasi jatuh ke paslon Diatmika – Muntra yang sejak awal muncul ke permukaan. Ada enam pernyataan sikap yang disampaikan perwakilan PD Golkar se-Badung.

Pertama, Partai Golkar tidak sesuai dengan mandat dan arahan Munas pada tanggal 4 Desember 2019 lalu dimana memprioritaskan dan memberikan ruang penuh kepada kader yang ingin maju pada perhelatan Pilkada.

Kedua, Partai Golkar tidak menghormati mekanisme internal partai, terbukti dengan pemberian rekomendasi di Pilkada Badung 2020 tidak melalui prosedur Partai Golkar dan koalisi.

Ketiga, mengabaikan aspirasi kader dibawah sehingga kader merasa tidak dihargai. Padahal realitas politik pada Pilkada 2015 lalu, Partai Golkar mendukung Pasangan yang diusung oleh PDIP hasilnya tidak mendapat manfaat apapun.

Salah satunya banyaknya penekanan dan penurunan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Badung dan Provinsi Bali.

Keempat, meminta kepada Golkar Badung dan Bali untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan kepada DPP Golkar tentang mekanisme dan proses yang telah dilalui oleh Partai Golkar dan koalisi.

Kelima, pengurus Partai Golkar Badung merasa kecewa dengan sikap Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Bali-NTB-NTT DPP Partai Golkar Gede Sumarjaya Linggih dan Anggota Pemenangan Pemilu Wilayah Bali-NTB-NTT DPP Partai Golkar Alit Yudha Suparsana yang terkesan arogan dengan elite Partai Golkar di Bali yang berakibat keputusan sepihak dalam Pilkada Badung. Sehingga kader dibawah menjadi korban.

Baca Juga :  Golkar Sukabumi Siap All Out Menangkan Airlangga pada Pilpres 2024

Selain itu, mereka meminta DPP Partai Golkar untuk menertibkan oknum-oknum DPP yang tidak memberikan informasi yang benar kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Koordinator PD Golkar se-Badung Wayan Sumantra Karang menyatakan, pihaknya bersama dengan para PD merasa kecewa dengan sikap Partai Golkar yang tidak memberikan ruang kepada kader sendiri.

Selain itu juga dengan keputusan sepihak yang memberikan rekomendasi kepada pasangan calon yang diusung oleh PDIP.

Padahal, Partai Golkar bersama NasDem dan Gerindra sudah lebih dulu berproses lebih dulu dengan membangun Koalisi Rakyat Badung Bangkit (KRBB). Hingga akhirnya tercipta Pasangan I Gusti Ngurah Agung Diatmika-Wayan Muntra (Diatmika-Muntra).

Hal inilah yang mendorong para kader dibawah merasa kecewa lantaran aspirasi tidak dihiraukan. “Kami ingin menyampaikan satu hal kekecewaan terhadap proses mekanisme terbitnya rekomendasi di Pilkada Badung 2020.

Aspirasi kami sama sekali tidak didengarkan oleh DPP Golkar,” kata Wayan Sumantra Karang didampingi perwakilan PD se-Badung. Bukan itu saja, pihaknya juga merasa tidak ada penjelasan ataupun klarifikasi dari DPD Golkar Bali ataupun DPP terkait rekomendasi tersebut.

Padahal, Sumantra Karang menyebut jika sejak awal usulan dari masing-masing partai dan KRRB adalah Diatmika-Muntra. Namun, di detik terakhir berubah.

Baca Juga :  Sambut Pemilu 2024, Golkar Minut Perkuat Struktur Kabupaten Hingga Kelurahan

“Kami merasa sudah diluar batas kebijakan mekanisme Partai Golkar ini. Mohon izin kami menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan baik dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi,” tegas Sumantra Karang.

Sementara itu, Sekretaris DPD I Golkar Bali Made Dauh Wijana didampingi Ketua Bapilu Golkar Bali Komang ‘Kos’ Suarsana saat menerima perwakilan PD se-Badung menyatakan, memahami kekecewaan para kader dibawah.

“Kami juga perlu klarifikasi bahwa seluruh proses seperti di Denpasar tidak bisa mencalonkan sendiri karena kuota. Itu berdasarkan usulan koalisi.

Ada usulan dari kabupaten/kota, kita proses di Tim Pilkada lalu kami ajukan kepada DPP. Bahkan Badung tanggal 4 (Agustus) sudah lebih dulu dari Denpasar usulan itu,” kata Dauh Wijana.

Dauh menunjukan bukti berupa email ke DPP Partai Golkar di Jakarta guna memperkuat klarifikasi. “Bahkan, ada isu berkembang bahwa kami tidak mengirimkan. Kami sudah (ada) bukti lewat email dan pos,” tandasnya.

Tak banyak yang bisa dibuat, Dauh mengaku tegak lurus dengan keputusan yang dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar. Mengenai aspirasi dari para PD se-Badung akan dirinya sampaikan kepada Ketua DPD I Golkar Bali.

“Aspirasi dari temen-temen pasti akan kami sampaikan adanya sikap seperti ini. Siapa tahu dalam situasi yang sudah tenang dan bagus nanti, kita bersama-sama di Golkar. Teman-teman ini sudah berjuang untuk Golkar,” pungkasnya.

Sumber