By 
Berita Golkar – DPD Partai Golkar Trenggalek menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempertahankan Pemilu 2024 dengan sistem proporsional terbuka, Kamis (15/6/2023).
Dengan sistem proporsional terbuka, menurut Ketua DPD Partai Golkar Trenggalek, Arik Sri Wahyuni, anggota legislatif yang terpilih dalam Pemilu 2024 benar-benar pilihan rakyat.
“Pandangan dari (pengurus Partai Golkar) pusat, provinsi maupun Kabupaten Trenggalek dari awal berpacunya memang proposional terbuka,” kata Arik Sri Wahyuni yang juga Wakil Ketua DPRD Trenggalek ini.
Menurut Arik Sri Wahyuni, pemilu dengan sistem proporsional terbuka juga akan memudahkan partai untuk melakukan kaderisasi dan mengoptimalkan potensi kader-kader baru.
“Kalau tertutup nanti kader baru tidak akan berani maju untuk mencoba, karena takut terlebih dahulu kalah dengan kader atau pengurus yang sudah lama di partai,” jelas Bacaleg dari Dapil 1 Trenggalek ini.
Lebih lanjut, Arik tidak memungkiri, dengan sistem proporsional terbuka akan ada persaingan antar kandidat di internal partai dalam dapil yang sama.
Namun hal tersebut sudah diantisipasi oleh DPD Partai Golkar Trenggalek, dengan melakukan pemetaan konstituen atau kantung-kantung suara.
Dengan pemetaan yang jelas, antar kader Golkar tidak akan saling tumpang tindih dalam mencari dukungan suara dari konstituen.
“Jadi tidak akan ada gesekan, justru sesama kader saling gotong royong memberikan suara akumulatif kepada partai kita,” ucap Arik.
Ia juga mengaku tidak setuju jika ada anggapan sistem proporsional terbuka akan mempersulit menegakkan kuota keterwakilan gender atau keterwakilan perempuan dalam parlemen.
Menurut Arik, dengan proporsional tertutup, setiap partai berhak untuk menunjuk siapapun menduduki kursi parlemen yang didapatkan, termasuk untuk mengatur keterwakilan perempuan.
“Tapi menurut saya pribadi, sebenarnya dengan sistem terbuka malah merupakan satu kesempatan yang brilian dan banyak peluang seorang perempuan dengan berbagai strateginya untuk mencari simpati masyarakat,” lanjutnya.
Dengan proporsional terbuka, kesempatan perempuan untuk menduduki kursi parlemen justru terbuka lebar dan tidak hanya bergantung dengan keputusan partai.
