By 
Berita Golkar — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku generasi milenial dan Gen-Z merupakan calon pemimpin Indonesia di masa depan.
Menurut Airlangga, mahasiswa yang saat ini sedang berinvestasi pengetahuan di perguruan tinggi yang tersebar di seluruh dunia akan menentukan nasib Indonesia di masa mendatang. Mereka adalah generasi yang akan menentukan pencapaian Indonesia Emas Tahun 2045.
”Generasi saya dan yang bekerja pada saat ini akan digantikan oleh para generasi muda. Oleh karena itu, manfaatkan masa-masa investasi pengetahuan ini dengan sebaik-baiknya, dan tugas pemerintah adalah mempersiapkan peralihan generasi nanti berjalan sesuai yang diharapkan,” tutur Menko Airlangga saat webinar yang digelar PPI Institute dari Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Dunia, dalam keterangan, Selasa (29/3/2022).
Menko Airlangga menambahkan, selain menjadi penentu Indonesia Emas 2045, peran kaum muda dan akademisi dalam upaya pemulihan global tidak bisa dikesampingkan.
Melalui Engagement Group Youth20, Think20 atau Science20 dengan berbagai platform partisipasi dan even yang mereka selenggarakan, peran pelajar di dalamnya akan memiliki andil besar dalam menentukan arah kebijakan dan manfaat dari recovery itu sendiri.
Di hadapan para mahasiswa Indonesia yang berkuliah di luar negeri, Airlangga mengaku, Presidensi G20 yang dipercayakan kepada Indonesia akan digunakan untuk mencari dukungan penyelesaian dampak pandemi Covid-19 bagi negara berkembang.
Menko Airlangga menegaskan, Indonesia akan berdiri di hadapan negara-negara maju untuk bersama mengatasi multiple disruption yang melanda dunia saat ini. Terutama pada sektor krusial sebagai antisipasi dampak pandemi Covid-19.
“Kita akan berdiri di hadapan negara-negara besar dunia untuk mencari jalan keluar dari multiple disruption yang melanda dunia saat ini, diantaranya di sektor kesehatan, ekonomi, digitalisasi, dan lingkungan,” tutur Airlangga.
Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, pemulihan dunia pascapandemi akan sulit terwujud jika masih ada kesenjangan antarnegara dalam sektor-sektor tersebut.
Indonesia berupaya untuk menghadirkan deliverables nyata yang dapat di replikasi di negara lain. Dengan tiga agenda utama Presidensi G20, Indonesia mengarahkan kerja sama kelompok negara-negara besar untuk menciptakan hasil yang konkret.
Agenda pertama yaitu reformasi arsitektur kesehatan global. Menurut Airlangga, hal ini dapat diwujudkan dengan penyelarasan standar protokol kesehatan global, serta pembentukan Joint Finance and Health Task Force.
Tujuannya, mengembangkan mekanisme pembiayaan yang inovatif dan cepat untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi penyakit menular di masa depan.
“Kita akan mendorong transfer teknologi produksi vaksin agar vaksin terdistribusi merata ke seluruh negara di dunia. Kita telah berkomitmen untuk memenuhi deklarasi KTT G20 Roma untuk mencapai target vaksinasi sekurang-kurangnya 70 persen dari populasi dunia pada pertengahan 2022 ini,” tegas Menko Perekonomian.
Airlangga menambahkan, agenda selanjutnya yakni transformasi ekonomi berbasis digital. Antara lain dengan pengembangan literasi dan keterampilan digital yang lebih inklusif dan produktif.
Airlangga mengatakan, digitalisasi diumpamakan seperti dua sisi mata uang. Satu sisi, pertumbuhan yang cepat dapat membantu pemulihan ekonomi, sisi lainnya menyebabkan ketimpangan-ketimpangan antarnegara.
UNESCO mencatat baru 55 persen rumah tangga di dunia yang terkoneksi internet. Bahkan di negara berpendapatan rendah, persentasenya dibawah 20 persen.
Menko Perekonomian menegaskan, Presidensi G20 Indonesia berupaya mendorong peningkatan infrastruktur digital yang dapat membantu negara tertinggal.
Misalnya, pemanfaatan low earth orbit satellite, serta mendorong pelatihan keterampilan dan literasi digital, seperti yang dilakukan di Indonesia melalui program Kartu Prakerja.
Agenda yang ketiga adalah mencapai kesepakatan global dalam mempercepat transisi energi yang lebih bersih dan hijau.
Hal ini dilakukan melalui perluasan akses energi yang tidak hanya adil namun juga terjangkau, baik dari sisi teknologi maupun pembiayaannya.
Presidensi Indonesia akan mendorong mobilisasi dana untuk transisi energi, serta menekankan pentingnya prinsip common but differentiated responsibilities sesuai kerangka PBB.
