LEGISLATIF

Silang Data Produksi Beras, Firman Soebagyo Minta Pemerintah Tuntaskan 

0
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Firman Soebagyo.

Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengkritisi silang data produksi beras antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Pasalnya, silang data yang terjadi antar dua lembaga sejak tahun 2009 ini belum terselesaikan tuntas sehingga menimbulkan polemik dilematis berupa keputusan pemerintah untuk impor beras, yang seharusnya bisa dicegah.

“Seharusnya tidak perlu impor, apalagi produksi nasional sudah mencukupi. Mungkin karena perbedaan data Kemendag tidak akurat maka akhirnya impor dan dapat mengakibatkan kekecewaan serta melemahkan semangat petani. Akibatnya pasti harga beras merosot tajam dan petani tidak mampu bersaing,” ujar Firman dalam rilisnya yang diterima oleh wartawan, Selasa (3/1/2022).

Baca Juga :  Pemilu 2024, Golkar Gorontalo Kuatkan Barisan Kader

Akibat data produksi beras yang tidak sinkron, Politisi Fraksi Partai Golkar ini mempertegas agar Kementan dan Kemendag tidak main-main mengelola data.

Ia menekankan dampak silang data ini, tidak hanya menjadi perdebatan publik akan tetapi juga berpotensi melahirkan krisis pangan di Indonesia.

“Jadi akibat data tidak sinkron ini, maka ada unsur-unsur negatif harus dihadapi. Untuk itu, karena kesimpangsiuran data ini, pemerintah harus menyikapi dengan serius agar tidak terjadi perdebatan berkelanjutan seperti ini,” lugasnya.

Bagi Firman, Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai perlu menggunakan otoritasnya untuk menetapkan data guna meminimalisir area abu-abu saat pemerintah mengambil keputusan untuk sektor pertanian Indonesia.

Baca Juga :  Legislator Golkar Salurakn Ratusan Paket Sembako ke Kabupaten Tangerang

Dirinya tidak ingin keputusan impor ini terulang kembali karena kesenjangan data antara Kementan dan Kemendag.

“Oleh karena itu, siapa sebenarnya mempunyai otoritas dan berhak untuk menetapkan data, maka BPS yang berhak untuk menetapkan data. Karena BPS merupakan lembaga negara punya tanggung jawab,” tandas Legislator Dapil Jawa Tengah III itu.

Tidak hanya itu, demi mencegah krisis pangan, Komisi IV DPR RI meminta Perum Bulog untuk menyerap secara maksimal setiap panen yang diproduksi oleh petani Indonesia.

Lebih lanjut, Kementerian Pertanian perlu meninjau proyeksi area pertanaman padi. Sejumlah tindakan ini dinilai perlu dilakukan untuk mengantisipasi panen raya pada bulan Maret 2023.