DPD GOLKAR

Ace Hasan Tegaskan Kepala Daerah Juga Harus Perhatikan Kesejahteraan Guru Ngaji

0
Partai Golkar Jawa Barat (Jabar) saat menerima kunjungan Pimpinan Wilayah Jam’iyyatul Qurro’ Wal Huffadz (PW-JQH) Nahdlatul Ulama (NU) Jabar di Kantor DPD Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Minggu (5/5/2024).

Berita Golkar – Kader partai Golkar yang menjadi kepala daerah dan anggota DPR harus memperjuangkan kesejahteraan guru ngaji.

Hal itu diungkapkan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat (Jabar), Tubagus Ace Hasan Syadzily, saat menerima kunjungan Pimpinan Wilayah Jam’iyyatul Qurro’ Wal Huffadz (PW-JQH) Nahdlatul Ulama (NU) Jabar di Kantor DPD Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Minggu (5/5/2024).

Ace mengatakan, Golkar Jabar bersama para ulama, kiai pondok pesantren, termasuk para guru ngaji telah menjalin sinergitas dalam membangun bangsa selama ini.

Baca Juga :  Pemilu 2024, Caleg Darwis Gassing Harap Pemuda Bisa Sumbang Kontribusi

Menurutnya, memperjuangkan aspirasi para ulama dan guru ngaji bukan tanggung jawab pemerintah pusat saja.

Tetapi juga harus menjadi perhatian para kepala daerah mulai gubernur hingga bupati/wali kota.

“Di Jabar, misalnya, telah mendorong fraksi di DPRD Provinsi Jabar untuk memperjuangkan kesejahteraan guru ngaji ini. Bahkan di pengujung akhir pemerintahan Pak Gubernur Ridwan Kamil yang juga kader Golkar, upaya itu telah kita wujudkan,” ujar Ace.

Selain itu juga memperhatikan aspirasi para ulama dan meningkatkan kesejahteraan para guru ngaji juga merupakan amanah dari Ketua umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

“Kita tentu sangat menyambut baik kunjungan dan silaturahmi dari PW JQH NU Jabar ini. Semoga nanti berbagai program JQH juga bisa melibatkan struktural organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berafiliasi dengan Partai Golkar seperti Pengajian Al-Hidayah dan Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) dan lain-lain,” katanya

Baca Juga :  Golkar Solo Terus Fokus Gaet Suara Pemilih Muda di Pemilu 2024

Ace pun berpesan kiranya para ulama bisa terus membimbing dan bersama Partai Golkar dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Menurutnya, memperjuangkan aspirasi para ulama dan guru ngaji tersebut sedianya harus bisa menjadi gerakan politik.

Oleh karena itu ia berharap para kiai dan ulama juga dapat membantu kepala-kepala daerah dari Partai Golkar di seluruh Jawa Barat.