LEGISLATIF

Ahmad Doli Kurnia Ingin Pemerintah Perbaiki Sistem Keamanan IT Seleksi CPNS

0
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam satu acara partai

Berita Golkar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk lebih serius menangani penataan sistem keamanan IT seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Permintaan serupa juga dialamat anggota fraksi Partai Golkar ini kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang juga bertanggung jawab dalam masalah ini.

Karena dengan penataan sistem yang lebih baik diharapkan tak ada lagi praktik kecurangan yang dilakukan oknum seperti yang terjadi pada seleksi CPNS 2021 beberapa waktu lalu.

“Kanreg BKN Sulsel dalam pertemuan tadi mengemukakan adanya permasalahan keamanan sistem yang masih dapat dijebol oleh oknum peserta seleksi CPNS 2021 lalu di delapan titik,” ujar Ahmad Doli usai memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara (Kanreg BKN) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulsel dalam rangka evaluasi kecurangan dalam rekrutmen CPNS Tahun 2021, di Kantor Regional IV BKN Sulsel, Makassar, pekan lalu (21/1/2022).

Baca Juga :  Ahmad Doli Kurnia Minta DPD Golkar Langkat Kerja Maksimal untuk Pemilu 2024

Doli menambahkan, Komisi II berharap permasalahan tersebut menjadi perhatian serius bagi pemerintah melalui adanya penataan sistem supaya tidak terulang kembali suatu peluang atau celah apapun terhadap berbagai upaya penyimpangan-penyimpangan seperti remote access.

Tak hanya itu, dia juga meminta adanya peningkatan koordinasi antar Kementerian yakni antara BKN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, aparat penegak hukum serta dengan Kementerian Keuangan dalam kaitan dengan pembahasan anggaran.

Baca Juga :  Ahmad Doli: Golkar Konsisten Upayakan Ketum Airlangga Hartarto Cawapres Prabowo

Tujuannya, untuk tercapainya penguatan sistem keamanan seleksi CPNS ke depannya yang tidak bisa dijebol serta dapat mengantisipasi berbagai modus kecurangan oknum peserta.

“Kemudian, kalau ditarik lagi ternyata permasalahan keamanan sistem ini berkaitan dengan masalah perencanaan yang belum matang dan juga terkait penganggaran. Jadi, permasalahannya begitu kompleks. Maka saya tegaskan kembali berbagai hasil evaluasi ini yang akan Komisi II DPR RI kaji, akan kami bahas dan akan kami perdalam dalam rapat Komisi II DPR RI mendatang dengan mitra-mitra kerja terkait seperti BKN dan Kemenpan-RB,” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara III tersebut.