By 
Berita Golkar – Pemerintah dalam waktu dekat akan membentuk bullion bank atau institusi perdagangan yang bisa menerima emas sebagai bagian transaksi.
Rencana tersebut tidak lepas dari potensi besar kandungan cadangan emas yang di miliki, menyusul pembangunan smelter oleh PT Freeport Indonesia di Gresik yang bisa langsung mendongkrak produksi emas Indonesia.
“Kalau peluang ini ditangkap dengan bullion bank, tidak perlu lagi kirim emas ke Singapura, karena kebanyakan sekarang dikirim ke Singapura, dari Singapura masuk lagi ke Indonesia,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat Webinar BRI Microfinance Outlook 2022, Kamis (10/2/2022).
Bullion bank merupakan bank yang melakukan transaksi pembelian dan penjualan logam mulia. Pembentukan bank tersebut dapat bermanfaat dalam mendukung pengelolaan emas dalam negeri.
Pendirian bank bullion juga banyak manfaat seperti yang telah diprediksikan pemerintah yakni mendorong penghematan devisa negara karena hasil emasnya bisa disimpan di dalam negeri
Menurut Airlangga, potensi komoditas emas dari Indonesia masih cukup besar. Sebab, Indonesia memiliki lokasi tambang emas terbesar di dunia.
Selain itu, Indonesia juga menjadi negara produsen emas terbesar ke-7 dunia, dengan total produksi 130 ton per tahun. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tingkat konsumsi emas yang masih rendah. Yakni, investasi ritel untuk emas baru sebanyak 172.800 ounce.
Dengan adanya bullion bank, akan banyak manfaat yang diperoleh negara. Antara lain, sumber pembiayaan industri, diversifikasi produk bagi bank, hingga penghematan devisa.
Apalagi, smelter PT Freeport Indonesia di Gresik yang peletakan batu pertamanya dilakukan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu ditarget mampu memproduksi emas satu ton tiap pekan.
Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, dengan nilai investasi awal 200 juta dolar AS, smelter PT Freeport di Gresik bisa memproduksi 35 ton emas.
Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengolah bahan baku emas hasil produksi PT Freeport Indonesia di Gresik menjadi barang bernilai lebih tinggi.
“PR bagi BRI tentu semakin banyak. Time frame mungkin 2023, jadi punya cukup waktu untuk mempersiapkan dari segi regulasi maupun korporasinya,” ujarnya.
