BERITALEGISLATIF

DPR Minta Pelanggar Pilkada Diproses Sesuai Aturan

0
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin minta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) dapat menelaah sejak dini laporan dugaan pelanggaran dalam pilkada serentak.

Berita Golkar – Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) diharapkan dapat menelaah mengenai laporan dugaan pelanggaran dalam pilkada serentak.

“Sambil menunggu perhitungan resmi dan penetapan dari KPU, sebaiknya Bawaslu dan Gakumdu segera memproses penanganan dan penindakan pelanggaran pidana pemilu yang dapat mencederai pesta demokrasi,” kata Azis, Jumat (11/12/2020).

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan, pelanggaran dalam pilkada serentak maupun pemilu biasanya terdiri dari pelanggaran administratif, pelanggaran tindak pidana dan netralitas aparatur sipil negara.

“Tentunya pelanggaran pasti terjadi, Bawaslu dan Gakumdu dapat segera memberikan sebuah sanksi dan efek jera. Jangan sampai pelanggaran ini dapat terus terjadi di pesta demokrasi selanjutnya, Mari kita benahi dan saling evaluasi,” ujarnya.

Baca Juga :  Puteri Komarudin Ajak Perempuan di Desa Bantu Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Desa

Lebih lanjut, Azis meminta agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dapat melakukan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu secara adil bagi para pencari keadilan.

“DKPP sebagai lembaga pelanggaran kode etik dapat memberikan sebuah efek jera dan menindak secara tegas penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran,” ucapnya.

Azis mendorong agar Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dapat mempersiapkan dalam menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah terutama di masa pandemi covid-19 saat ini.

Baca Juga :  Golkar Munculkan Nama Ramoy Markus Luntungan Pada Pilwakot Bitung

“MK harus menelaah mana berkas yang perlu disidangkan di MK dan mempersiapkan berbasis tehnologi informasi serta pembatasan jumlah orang yang dapat hadir di persidangan,” ujarnya.

Pelanggaran yang dilakukan pasangan calon di pilkada serentak tentunya dapat memberikan dampak negatif bagi pembangunan dan perkembangan wilayah.

“Jangan sampai pesta demokrasi justru menurunkan kualitas demokrasi di daerah itu dan tidak dapat menghasilkan pemimpin yang sesuai harapan masyarakat yaitu dapat mensejahterakan masyarakatnya,” pungkasnya.

Tribunnews

Golkar: Kemenangan Terbesar Kami, Bobby Nasution Berjaya Di Medan

Previous article

Paslon Golkar Unggul Dalam Real Count KPU Pilgub Kalimantan Tengah

Next article

You may also like

Comments