By 
Berita Golkar – Dalam framework PGII terdapat kerja sama Just Energy Transition Partnership (JETP) guna pengurangan emisi gas buang.
Diperkirakan kerja sama ini dapat mengurangi emisi dengan target lebih dari 300 mega ton emisi gas rumah kaca di tahun 2030, dan lebih dari 2 giga ton pada tahun 2060.
Komitmen negara-negara maju melalui G7 untuk skema JETP sebesar USD 20 miliar.
“Pemerintah Indonesia saat ini dalam tahap persiapan untuk implementasi kesepakatan JETP dengan pemangku kepentingan terkait, antara lain melalui pembentukan struktur kelembagaan internal,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan bilateral dengan Komisioner Uni Eropa Ms. Jutta Urpilainen untuk kerja sama internasional.
Di sisi lain, Uni Eropa tengah memobilisasi proyek peta jalan investasi Uni Eropa terkait konektivitas skala global yang bertajuk Global Gateway.
“Uni Eropa akan memobilisasi dana sebesar 300 miliar Euro dalam rangka mempersempit kesenjangan investasi dalam pembangunan infrastruktur global di beberapa kawasan seperti Afrika, Amerika Latin dan Asia Tengah. Uni Eropa juga siap bekerjasama untuk sejumlah proyek dengan negara kawasan ASEAN, tidak terkecuali Indonesia terutama pada isu perubahan iklim dan transisi energi hijau (energi terbarukan),” ungkap Komisioner Urpilainen. Dana yang akan dimobilisasi dan disiapkan untuk kawasan sebanyak 10 miliar Euro.
Langkah konkret ini ditunjukkan Uni Eropa melalui skema pendanaan kerja sama negara anggota Uni Eropa dan institusi pendanaan seperti European Investment Bank (EIB) yang belum lama ini telah mebuka kantor perwakilannya di Jakarta.
Indonesia memiliki potensi besar untuk sektor energi terbarukan.
“Indonesia memiliki banyak sungai yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan energi terbarukan berbasis hydro, sebagai contoh potensi besar di Sungai Kayan di Kalimantan Utara dan Sungai Mamberamo di Papua, yang membutuhkan dukungan kerja sama dalam pengembangan infrastruktur,” pungkas Menko Airlangga.
Selain itu juga disampaikan potensi untuk investasi di bidang ekonomi digital, dengan telah disiapkannya beberapa Kawasan Ekonomi Khusus untuk pengembangan ekonomi digital, khususnya di Batam yang akan bisa didorong untuk menjadi pusat bagi kawasan regional ASEAN.
Dalam kesempatan ini, Menko Airlangga dan Komisioner Urpilainen juga membahas beberapa hal lain, seperti potensi kerja sama energi terbarukan di sektor lainnya dan beberapa capaian Indonesia untuk digitalisasi melalui Kartu Prakerja dan Undang-Undang Cipta Kerja, masing-masing guna penguatan SDM terampil dan untuk peningkatan iklim investasi di Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut hadir bersama Menko Airlangga yakni Menteri Perindustrian, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretaris Jenderal Kemenperin, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah Kemenko Perekonomian, dan perwakilan KBRI Brussels.
Sementara Komisioner Urpilainen didampingi oleh pejabat terkait pada Komisi Eropa untuk Kemitraan Internasional.
