BERITADPD GOLKAR

Musda Golkar NTB, DPP Berpeluang Tunjuk Plt Ketua

0

Persaingan HM Suhaili FT dan H Ahyar Abduh semakin berwarna. Atraksi pertama dimulai dari langkah Ahyar menemui Ketua Umum H Airlangga Hartarto dan meminta dukungan DPP.

Dan yang terbaru, Suhaili yang merombak panitia inti musda lalu mengisinya dengan orang-orang dekatnya. Cara ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mengendalikan jalannya Musda untuk pemenangan dirinya.

Pengamat Politik UIN Mataram Ihsan Hamid, melihat ada visi pertarungan berbeda antara pusat dengan daerah. “Saya punya teman di DPP (Golkar) dia mengatakan pada saya Musda pada dasarnya memang untuk ruang konsolidasi, dalam pemenangan Pilkada serentak,” katanya, kemarin (19/7).

Kerangka ini menjadi tujuan DPP di setiap Musda provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Termasuk Musda yang akan digelar di NTB Selasa (22/7) besok.

Tetapi di daerah, visi pertarungan malah menyempit. Musda menjadi ajang adu pengaruh para politisi gaek. “DPP tentu inginnya dampaknya nasional. Bukan sekadar adu power para politisi daerah,” ulasnya.

Keinginan Golkar agar Musda berdampak secara elektoral di nasional, sudah terlihat dari tren atau tradisi yang terbangun di Musda NTB. Golkar NTB dalam sejarahnya tidak pernah memberi panggung Ketua DPD dua periode.

Jika dalam catatan politiknya, gagal membawa Golkar ke puncak kekuasaan. “Musda selalu menjadi cara Golkar melakukan penguatan kader,” tuturnya.

Musda menjadi ruang membangun dan menjaga militasi pengurus. Pengurus baru akan punya semangat lebih membara membesarkan partai dibanding pengurus yang sudah lama.

Di dalam Musda ada ruang bagi DPP untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pengurus lama. “Semacam evaluasi 5 tahunan terhadap prestasi kepengurusan, baik untuk Pilpres, Pilgub, dan Pileg,” ulasnya.

Baca Juga :  Airlangga Hartarto Serahkan 6 Unit Ambulans untuk DPD BAPERA Terpilih

Dari sisi agenda, DPP tentu menginginkan Golkar tumbuh besar di semua daerah. Kepentingan ini mengalahkan berbagai kepentingan pragmatis. “Ingat DPP itu goalnya nasional. Bukan daerah,” tegasnya.

Maka prestasi ketua lama akan jadi bahan evaluasi. Sehingga berhasil tidaknya ketua lama, menentukan sikap dan dukungan DPP. “Contoh misalnya di NTB kemarin, di sepuluh kabupaten/kota Golkar kalah dan terjadi penurunan, kecuali di Kota Mataram,” ulasnya.

Maka hal ini yang harus dijadikan acuan pertimbangan pemilik suara saat Musda. Sehingga bila daerah ingin mensukeskan visi Golkar di tingkat nasional, mereka harus mempertimbangkan aspek ini dalam menentukan arah dukunga pada kandidat calon ketua.

Di sisi lain, Ihsan mencermati masih ada peluang Musda kembali di tunda. “Ketentuannya pemilihan ketua di Partai Golkar harus dihadiri unsur DPP,” terangnya.

Tetapi belum ada konfirmasi hingga kemarin siapa unsur DPP yang akan hadir. “Ini membuka peluang lagi Musda diundur atau berubah,” ulasnya.

Andai DPP benar telah memiliki calon sendiri, maka ada ruang berstrategi melalui ketentuan itu. DPP bisa beralasan tidak bisa hadir untuk memaksa situasi jadi status quo. “Misalnya sampai tanggal 31 Juli belum ada ketua, maka DPP dapat menunjuk Plt,” ulasnnya.

Pada situasi dengan Plt, pusat lebih mudah melakukan penertiban kader. “Jadi waktu masih bisa tentatif,” ulasnya.

Baca Juga :  Perkuat Kolaborasi, Golkar Malang Targetkan Menang Pemilu 2024

Di sisi lain Ihsan mengatakan perubahan SC dan OC juga skenario menarik. “Saya kira bila benar DPP punya pilihan entah siapa, bisa Suhaili, Ahyar, Sari, atau lain figur itu tidak mungkin bisa mendikte pusat. Tidak ada ceritnya daerah mendikte pusat,” tegasnya.

Terlepas dari itu, Ihsan menilai pertarungan perebutan kursi Golkar NTB sangat menarik dan menghibur. “Hasil Musda sangat layak kita lihat hasilnya,” pungkasnya.

Sementara itu, Dewan Ketua Dewan Pertimbangan PDD Partai Golkar Provinsi NTB H Mesir Suryadi berharap DPP menunjuk Plt.

Dalam surat instruksi DPP Partai Golkar bernomor 02/SI/VII/DPP Golkar, perpanjangan masa kepengurusan Suhaili FT berakhir 31 Juli. Sementara situasi Pandemi Covid-19 saat ini tidak memungkinkan menggelar Musda. “Saya rasa DPP harus siapkan Plt, usulan Musda ditunda sudah disampaikan,” katanya.

Agenda Musda meniscayakan banyak kader hadir. Mulai dari panitia, pengurus, dan pemilik suara. Mesir khawatir Musda yang dipaksakan dapat memicu musibah. “Usulan musda ditunda sudah disampaikan,” terangnya.

Penundaan Musda juga bisa menjadi komitmen Partai Golkar dalam melindungi masyarakat. Kondisi saat ini tidak normal bila dipaksakan beracara. Belum lagi Musda harus menjadi legitimasi kuat dalam memilih ketua. “Jangan sampai nanti ada cluster Musda Golkar. Itu bisa merusak citra partai,” katanya memperingatkan.

Sebelumnya, Ketua Steering Committee (SC) Musda Golkar NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda belum mengetahui siapa yang akan ditunjuk DPP hadir dalam Musda Golkar. “Belum. Masih kita tunggu informasi,” katanya minggu kemarin. (zad/r2)

You may also like