By 
Berita Golkar – Memasuki musim hujan sejumlah daerah di Jawa Barat dihantui bencana seperti banjir dan longsor. Kondisi itu, harus diantisipasi dengan dilakukannya mitigasi bencana.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily saat menghadiri acara Gladi Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor, di Lembang, Bandung Barat Kamis (3/11/2022).
“Kegiatan gladi sistem peringatan dini yang dilakukan di Desa Cikahuripan ini, merupakan satu langkah yang sangat strategis dan saya ingin sekali program-program semacam ini juga berlangsung di daerah-daerah yang memiliki potensi kerawanan bencana yang tinggi,” ujar Ace.
Menurutnya, Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu daerah perhatiannya karena ia merupakan wakil rakyat daerah tersebut.
“Salah satu tugas dari wakil rakyat itu menjalankan konstitusi. Satu poin dari konstitusi kita yang paling utama adalah melindungi segenap rakyat Indonesia. BNPB merupakan badan yang diberikan mandat oleh konstitusi untuk menjalankan tujuan bernegara yang paling utama,” katanya.
Ia berharap, masyarakat dapat ikut aktif terlibat bersama aparat desa dalam setiap acara simulasi yang digelar.
“Kadang-kadang, kalau orang kita ini suka musim-musiman, Pak. Lagi ingat baru, tapi pas kejadian lupa. Karena itu, salah satu caranya adalah bagaimana kita mendorong agar setiap waktu minimal setahun sekali selalu dilakukan simulasi,” ucapnya.
Komisi VIII DPR RI juga, kata dia, selalu mendorong BNPB agar dalam penanggulanan bencana lebih mengedepankan aspek mitigasi.
Menurutnya, pencegahan seperti ini akan jauh lebih efektif.
“Kami sebagai pimpinan Komisi VIII selalu mendorong kepada BNPB agar yang harus diprioritaskan sesungguhnya adalah mitigasi dan kesiapsiagaan bencana,” katanya.
Ketua DPD Golkar Jawa Barat itu pun menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi urusan Pemerintah Pusat saja.
Pemda juga, kata dia, memiliki peranan penting salah satunya melalui pengalokasian anggaran kebencanaan dalam APBD.
“Saya dalam beberapa kesempatan menyempaikan, ingat tugas penanggulangan bencana ini bukan hanya menggantungkan diri pada Pemerintah Pusat. Harus ada alokasi dana khusus juga di APBD terkait dengan penaggulangan bencana sehingga proses perencanaan penanggulangan bencana ini bisa tanggung renteng bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah,” ucapnya.
