By 
Berita Golkar – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyentil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate yang meminta masyarakat menjaga nomor induk kependudukan (NIK) masing-masing buntut kebocoran data yang terjadi.
Meutya Hafid menilai Johnny G Plate seharusnya meminta maaf kepada masyarakat, bukan hanya mengingatkan agar menjaga NIK dan sering-sering mengganti password.
“Harusnya ada sikap meminta maaf, karena secara jujur harus diakui kita belum mampu mengamankan data-data pribadi masyarakat dengan maksimal,” ujar Meutya kepada wartawan, Selasa (6/9/2022).
Meutya Hafid menegaskan bahwa Kementerian Kominfo tidak boleh lepas tangan terkait kebocoran data yang terjadi. Pasalnya, kebijakan registrasi SIM adalah kebijakan dari Kemkominfo.
“Yang paham bagaimananya, Kemkominfo. Sehingga perlu diusut di mana letak kebocoran datanya,” tuturnya.
Oleh karena itu, Meutya Hafid menduga kebocoran data yang terjadi berasal dari Kominfo dan harus segera diusut.
“Tidak bisa hanya menghimbau. Harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab dalam mengusut kebocoran,” ucap Meutya.
Sementara itu, Meutya Hafid memahami kepanikan yang terjadi di masyarakat imbas kebocoran data yang terjadi.
Sehingga, kata Meutya, pemerintah seharusnya perlu menyampaikan narasi-narasi yang menenangkan masyarakat.
“Seyogyanya bahasa-bahasa yang menenangkan dan meyakinkan perlu disampaikan kepada publik bahwa pemerintah akan berusaha dengan lebih baik lagi menjaga data-data pribadi warga,” katanya.
Johnny G Plate sebelumnya meminta masyarakat berhati-hati dalam menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK untuk mencegah kebocoran data pribadi.
Ia mengingatkan, NIK hanya diberikan untuk keperluan yang benar-benar bisa dipercaya dan dibutuhkan.
“Sehingga harus ada tanggung jawab kita untuk jaga NIK kita sendiri,” kata Johnny G Plate, dikutip dari siaran media online, Minggu (4/9/2022).
Selain itu, Johnny juga meminta masyarakat sering mengganti kata sandi atau password platform digital pada semua perangkat.
Menurutnya, dengan tindakan tersebut masyarakat dapat terhindari dari pembobolan keamanan digital.
“One time password itu harus selalu diganti sehingga kita bisa jaga, agar tidak bisa diterobos,” ujar Johnny G Plate.
Johnny mengatakan, persoalan keamanan data pribadi begitu penting dan menjadi salah satu isu prioritas yang dibahas dalam G20 di Bali.
“Terkait data dan secara khusus kita harus menjaga data di dalam negeri kita dan yang dibicarakan di DEWG (Digital Economy Working Group) adalah crossboarder-nya,” tutur Johnny.
Diketahui, sebanyak 1,3 miliar data pendaftaran kartu SIM telepon di Indonesia diduga bocor dan dijual secara online.
Pakar keamanan siber yang juga Chairman Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha mengungkapkan, dugaan kebocoran data itu diunggah pada 31 Agustus kemarin.
Pengunggah data tersebut diketahui menggunakan nama user ‘Bjorka’ di situs Breached.to.
Pemilik akun tersebut sebelumnya juga pernah membocorkan data riwayat pelanggan Indihome.
Menurut Pratama, terdapat 1.597.830 baris berisi data registrasi SIM card masyarakat Indonesia dalam sample data yang diunggah.
“Isinya berupa NIK, nomor ponsel, nama provider, dan tanggal registrasi,” kata Pratama, dalam keterangan tertulis, Kamis (1/9/2022).
