By 
Berita Golkar – Kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo dalam rangkaian KTT ASEAN Kamboja memasuki hari terakhir pada Minggu (13/11).
Rangkaian kegiatan hari terakhir diawali dengan ASEAN Global Dialogue yang dihadiri oleh Pemimpin ASEAN bersama dengan International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), World Economic Forum (WEF), United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), dan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo memaparkan tiga hal fokus utama ASEAN dalam menghadapi tantangan ekonomi kawasan yakni penguatan fiskal negara ASEAN, penguatan dukungan keuangan internasional, dan perdagangan dunia harus diatur dengan mempertimbangkan hak pembangunan negara berkembang.
“Meskipun proyeksi pertumbuhan ekonomi rata-rata masih terus positif, namun ke depannya, tantangan ekonomi kawasan akan makin berat apalagi dengan ancaman resesi. Untuk itu, saya ingin fokus pada tiga hal,” ungkap Presiden Joko Widodo.
Terkait dengan penguatan fiskal negara ASEAN, Presiden Joko Widodo mendorong agar ruang fiskal harus diciptakan demi stabilitas keuangan.
Demikian juga dengan belanja yang harus dilakukan secara efisien serta realokasi ke program mitigasi dampak krisis harus menjadi prioritas, termasuk jaring pengaman bagi rakyat kurang mampu.
“Dukungan pada sektor yang memiliki dampak terhadap ekonomi kawasan juga harus diprioritaskan. ADB telah mengidentifikasinya seperti pariwisata, agro-processing, dan tekstil. Sektor-sektor ini penting karena melibatkan UMKM yang wakili 90% dunia usaha ASEAN,” ucap Presiden Joko Widodo.
Mengenai penguatan dukungan keuangan internasional, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya peran lembaga keuangan internasional dalam merespons krisis dan meminimalisir dampak yang diakibatkan melalui berbagai instrumen keuangan yang fleksibel.
“Lebih penting dari itu, perlu ada instrumen yang berfungsi mencegah krisis. Dukungan ini penting bagi ASEAN untuk antisipasi memburuknya krisis ke depan,” jelas Presiden Joko Widodo.
Kemudian, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa perdagangan dunia harus diatur dengan mempertimbangkan hak pembangunan negara berkembang. Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyoroti kesulitan yang dialami negara berkembang saat ingin melakukan hilirisasi.
“Apakah dengan mengekspor bahan baku mentah negara berkembang dapatkan keuntungan yang memadai? Jawabannya tidak. Untuk itu, negara berkembang terus memperjuangkan hak untuk hilirisasi,” tegas Presiden Jokowi.
Di akhir pemaparan, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pentingnya berkolaborasi erat dan bekerja sama untuk menghadapi krisis yang terjadi saat ini.
Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam dialog tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
