By 
Berita Golkar – Legislator menepis stigma yang beredar di masyarakat bahwa pemerintah menghapus subsidi energi.
Namun, pengawas pemerintah itu menyebut, kebijakan yang benar adalah merelokasi bantuan untuk orang yang membutuhkan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman menyatakan, tidak ada pencabutan subsidi seperti yang dinarasikan sekelompok masyarakat.
Anggota dewan dari Fraksi Golkar ini melihat, masyarakat banyak yang salah paham memaknai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang ditetapkan pemerintah sejak 3 September 2022 lalu.
“Kalau ada yang mengatakan subsidi dicabut, itu salah total, karena yang sebenarnya adalah realokasi subsidi. Selama ini banyak subsidi energi tidak tepat sasaran,” kata Maman dalam webinar bertajuk Pembatasan Penggunaan BBM Subsidi, untuk Siapa? yang digelar salah satu stasiun radio, Selasa (27/9/2022) malam.
Menurutnya, subsidi salah sasaran merupakan masalah yang sudah berlangsung selama puluhan tahun, karena penggunaan metode terbuka yang salah sejak awal.
Atas dasar itu, Maman mendorong pemerintah mengubah metode subsidi terbuka menjadi subsidi tertutup.
“Karena yang disubsidi adalah barang, akhirnya semua orang berpotensi membeli barang tersebut. Di mana pun, setiap ada satu barang dengan dua harga berbeda pasti berpotensi disalahgunakan, terjadi permainan,” ujar Maman.
“Kembali pada definisi awal subsidi, orang yang tidak mampu diberikan kemampuan oleh negara untuk memiliki daya beli,” imbuhnya.
“Dalam hal ini misalnya pemerintah kasih uang supaya mereka bisa beli elpiji, jadi elpiji tiga kilogram dijual dengan harga pasar,” lanjut Maman.
Maman yakin dengan cara ini, subsidi energi akan jauh lebih tepat sasaran. Inilah yang menurutnya perlu dikawal bersama.
“Tapi pertanyaannya, apakah data orang miskin yang dimiliki pemerintah sudah benar atau belum? Kelompok pemerhati publik harus masuk ke wilayah itu,” ungkapnya.
Sementara itu Direktur Eksekutif Energi Watch, Mamit Setiawan mengakui perlu ada reformasi pola subsidi dari pemerintah.
Karena selama ini kita subsidi berbasis barang, dan itu dianggap kurang benar.
Menurutnya, subsidi tertutup yang berbasis orang justru lebih mudah diterapkan karena pemerintah sudah memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dengan begitu, bakal terlihat dengan jelas siapa saja sasaran penerima subsidi yang dituju.
“Kenapa kita harus lakukan reformasi pola subsidi? Ini tentu supaya tepat sasaran. Pemerintah tidak terus-terusan teriak beban subsidi naik,” kata Mamit.
Sebagai jalan menuju reformasi, Mamit menekankan pentingnya revisi terhadap Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Kata dia, proses revisi ini tidak kunjung selesai dan hanya sekadar wacana.
“Revisi Perpres tidak selesai-selesai makanya saya minta Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas untuk mendorong terus revisi ini,” ujarnya.
