By 
Berita Golkar – Kisruh kelangkaan minyak goreng di masyarakat yang telah berlangsung sejak akhir tahun lalu membuat Nusron Wahid meradang.
Politisi Partai Golkar ini bahkan menyebut menteri teknis yang bertanggungjawab dengan problema tersebut sebagai “Menteri dungu”.
Kedunguan itu tak lain karena yang bersangkutan punya gap pemahaman antara dirinya dan Presiden sebagai atasan.
“Adanya gap antara perilaku Presiden dan perilaku para pembantunya. Yang kedua adalah problem kelambatan untuk merespons tentang kejadian yang terjadi di masyarakat,” ujar Nusron Wahid yang juga anggota Komisi VI DPR Ri dalam satu acara di Jakarta Rabu (23/2/2022).
Ia mencontohkan ketika situasi batubara langka, Jokowi cepat memerintahkan Menteri ESDM untuk melarang ekspor batubara. Bahkan perintah itu, jelas Nusron, dijabarkan dalam pidato.
“Tapi ketika minyak goreng itu udah lama berlarut-larut. Saya di DPR sudah mengingatkan perlunya DMO (domestic market obligation), dan DPO (domestic price obligation) dengan harga tertentu untuk CPO (crude palm oil/kelapa sawit mentah) kita terutama bagi mereka yang memproduksi minyak goreng,” imbuh Nusron.
“Itu sudah sekitar 4 bulan yang lalu, menterinya tidak merespons, padahal Presiden berkali-kali ngomong bahwa kita perlu kebijakan yang pro rakyat mementingkan keadilan rakyat tetapi menterinya ragu-ragu, menteri perdagangannya,” lanjutnya.
Ketika situasi makin sulit, terang Nusron, pemerintah baru memberlakukan DMP dan DPO pada 1 Februari lalu. Namun, situasi hari ini makin tidak terkendali karena minyak masih langka.
Untuk itu, Nusron menyarankan agar pemerintah ‘berperang’. Yakni dengan melarang ekspor CPO. Ia menduga dengan kebijakan ini pasti ada korban, contohnya petani CPO.
“Namanya ‘perang’ ketika bom diledakkan ya pasti akan mematikan anak kecil, mematikan ibu-ibu, tetapi selamat dulu, menang dulu. Nanti tinggal ditata 2 bulan pasti akan ada equilibrium mana yang perlu dibenahi ini,” tutur Nusron.
Nusron kemudian menyinggung ‘menteri dungu’. Meski begitu, ia tak menjelaskan detil siapa yang dimaksud menteri dungu.
“Memang beberapa level menterinya, ya mungkin yang dimaksud dungu oleh Rocky (Gerung) para menterinya itu jangan-jangan,” ujar Nusron.
“Mungkin yang dimaksud dungu oleh Rocky itu yang lambat untuk menerjemahkan perintah Presiden,” jelas Nusron
