BERITAEKSEKUTIF

Airlangga Hartarto: 30 Juta Orang Indonesia Butuh Pekerjaan

0
Foto - Menko Airlangga Hartarto dan juga sebagai Ketua Tim Penanganan COVID-19.

Berita Golkar – Indonesia saat ini memiliki lebih dari 30 juta orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Hal ini terlihat dari situs pendaftaran program Kartu Prakerja yang sudah memiliki lebih dari 30 juta pendaftar.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, untuk memfasilitasi agar lebih banyak masyarakat Indonesia masuk ke dunia kerja, maka dibutuhkan Undang-Undang Cipta Kerja. Dari catatannya saat ini, di Indonesia ada 7 juta orang yang tidak bekerja.

Sementara setiap tahun ada 2,9 juta masyarakat yang lulus dari menempuh pendidikannya. Ditambah di tengah pandemi covid-19 saat ini, banyak para pekerja yang akhirnya dirumahkan atau di PHK (pemutusan hubungan kerja), karena perusahaan tidak mampu membayar karena perputaran bisnis sedang lesu.

“Di dalam situasi pandemi covid-19 ini yang daftar di prakerja lebih dari 30 juta orang, yang sudah ditraining 5,6 juta orang. Jadi angka orang yang ingin bekerja itu real,” ujarnya dalam acara Squawk Box di CNBC Indonesia TV, Kamis (8/10/2020).

Baca Juga :  Reza Rahardian Apresiasi Menko Airlangga Gelar Pemutaran Ulang Film di Bioskop

Oleh karena itu, kata Airlangga UU Cipta Kerja salah satu solusi untuk memberikan dukungan agar banyak investasi yang masuk. Bukan hanya investasi yang padat modal, tapi juga investasi padat karya yang bisa menciptakan lapangan kerja.

Melalui UU Cipta Kerja, juga diklaim Airlangga bisa akan memudahkan masyarakat untuk bisa berusaha. Bahkan kemudahan untuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekalipun.

“Pembentukan PT dipermudah, terutama untuk UMKM. UMKM tidak perlu melakukan perizinan, tapi cukup dengan pendaftaran online. UMKM untuk sertifikasi halal juga ditanggung oleh pemerintah,” jelas dia.

Selain itu, melalui UU Cipta Kerja, kini para nelayan yang ingin mendapatkan izin kapal tidak hanya cukup melakukan perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) saja.

Sementara itu, project infrastruktur pemerintah terutama perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan diperbanyak dan dipercepat pembangunannya. Melalui dalam UU Cipta Kerja, pemerintah juga akan membentuk Bank Tanah dan Sovereign Wealth Fund (SWF). atau Lembaga Pengelola Investasi.

Baca Juga :  Tanggapan Sahrul Gunawan tentang Sosok Airlangga Hartarto

Dalam penamaan SWF pun, kata Airlangga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin memberikan namanya sebagai ‘Otoritas Investasi Indonesia’. Otoritas Investasi Indonesia ini akan memiliki modal sampai dengan Rp 75 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan dengan modal awal sebesar Rp 75 triliun tersebut, pemerintah berharap bisa menarik dana investasi hingga tiga kali lipat atau mencapai Rp 225 triliun.

“Dengan ekuitas [Rp 75 triliun] tersebut, kita berharap kita bisa menarik dana investasi hingga mencapai tiga kali lipat atau dalam hal ini mencapai Rp 225 triliun atau US$ 15 billion,” ujar Sri Mulyani saat konferensi pers, Rabu (7/10/2020). CNBC