By 
Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Golkar Dedi Mulyadi menengok lokasi bencana banjir di daerah pemilihannya, Subang. Banjir menerjang sejumlah lokasi di Subang, termasuk Kampung Cengkong, Desa/Kecamatan Sukasari dan Kampung Poponcol, Desa Pamanukan Hilir, Kecamatan Pamanukan pada Senin (8/2/2021).
Untuk menjangkau para korban banjir, Dedi mengaku langsung menerabas banjir dengan kendaraannya. “Saya tembus ke sana. Orang nggak berani ke sana. Saya hanya punya dua pilihan, bisa kembali atau celaka. Itu risiko,” katanya kepada wartawan melalui telepon, Selasa (9/2/2021).
Dedi mengatakan, banjir tersebut terbilang cukup parah, terutama di daerah Pamanukan. Dedi mengatakan, pihaknya menyiapkan nasi hangat dan air untuk korban banjir.
Bantuan makanan langsung santap itu penting karena korban bisa langsung mengonsumsinya tanpa ribet harus memasaknya. Dedi mengakui, warga kini sudah mulai paham dan memiliki kecakapan. Cekatan dalam menangani banjir.
“Mereka berani terjun tanpa alas kaki, tanpa pengaman di daerah rawan. Kekuatan warga itu sebenarnya yang utama,” katanya.
Wakil Ketua Komisi IV jelaskan penyebab banjir, yang menerjang sebagian wilayah di Subang disebabkan pembangunan properti yang tak terkendali. Menurut Dedi, semua kawasan penyerapan air seperti rawa, sawah, hutan, dibabat untuk pembangunan kawasan perumahan dan pabrik.
Padahal, kata Dedi, sebelumnya di daerah itu tak pernah terjadi banjir. “Kata warga di situ, dulu nggak pernah banjir. Penyebabnya pembangunan, properti. Sawah dihantam, rawa diuruk untuk properti. Nggak ada serapan,” kata Dedi kepada media melalui sambungan telepon, Selasa (9/2/2021).
Dedi melanjutkan, sungai-sungai di Subang, yakni Citarum dan aliran-liran sungai kecil mengalami pendangkalan dan penyempitan. Penyebabnya karena dari hulu air bercampur lumpur mengalir. Hal itu terjadi karena lahan di hulu mengalami pegundulan akibat penambangan dan perambahan hutan.
“Saya sudah sampaikan itu ke DPR. Problemnya apa? Kurang diurus. Seluruh DAS (daerah aliran sungai) mana sih yang nggak ditutupi bangunan? Hampir semuanya tertutupi dan selama ini dibiarkan. Tidak ada penindakan terhadap bangunan-bangunan yang berderet di pinggir sungai, semuanya dibiarkan,” tandas Dedi.
Menurut Dedi, seharusnya di sepanjang DAS tak ada bangunan. Sementara kenyataannya banyak. Dedi mengatakan, kian hari Indonesia semakin rawan bencana, mulai longsor dan banjir. Hal itu karena tata ruangnya yang berantakan dan itu harus dibenahi.
“Itu yang saya sampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Saya menyebut diperlukan audit lingkungan. Kabupaten jangan dipotret sama kabupaten, harus dari luar. Nggak bisa motret dari dalam,” katanya.
Dedi beralasan, untuk audit lingkungan tidak bisa dilakukan secara internal oleh pemda sendiri karena dipastikan tidak objektif. Pasti ada kepenntingan. Audit lingkungan harus dilakukan oleh auditor lingkungan independen dan ditangani langsung oleh pemerintah pusat. “Tata ruang harus ditarik ke pusat, dipotret dari udara,” katanya.
