By 
Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Sarmuji menekankan pentingnya peranan UMKM dalam struktur perekonomian nasional.
Karenanya, pengembangan UMKM diarahkan untuk dapat masuk ke ekosistem digital sehingga para pelaku UMKM dapat mengembangkan pasarnya secara lebih luas hingga go global.
Hal itu disampaikan Sarmuji dalam Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI di Rumah BUMN Surabaya, Jawa Timur, baru-baru ini.
Sarmuji menyampaikan, UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM RI, tercatat jumlah pelaku UMKM di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 64,2 juta dengan kontribusi bersih terhadap produk domestik bruto mencapai 61,07 persen.
Dengan jumlah yang cukup besar dengan daya serap tenaga kerja yang sangat besar itu, sektor UMKM menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional.
Selain itu, UMKM juga telah terbukti mampu melewati krisis moneter yang terjadi pada tahu 1998 silam dan pada masa pandemi Covid-19.
“UMKM ini menjadi concern kita. Karena UMKM lah sebenarnya penyelamat perekonomian kita di saat krisis dan merupakan penopang utama perekonomian kita, 90 persen tenaga kerja kita itu sebenarnya di sektor UMKM. Majunya UMKM adalah majunya perekonomian indonesia,” ungkap Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Lebih lanjut, Sarmuji mengatakan dalam peningkatan dan pengembangan sektor UMKM, BUMN Perbankan serta jasa keuangan perlu mengambil peran secara aktif.
Selain dukungan berupa akses permodalan, BUMN perlu mengambil peran dalam kegiatan pendampingan serta edukasi agar pelaku UMKM mampu meningkatkan kemampuan dan jangkauan pasarnya secara digital.
“Kita sudah sama-sama saksikan produk-produk UMKM kita, dibina dilakukan kurasi, monitor, dipromosikan ternyata tidak kalah dengan produk – produk pabrikan. Kita tentu berharap tidak hanya ini saja. Tetapi ke depan, BUMN kita melangkah lebih jauh lagi mengatasi problem UMKM,” katanya.
Selanjutnya, menurutnya, ada tiga hal yang perlu menjadi concern untuk pengembangan UMKM.
Pertama, kehadiran rumah produksi bersama (factory sharing) bagi pelaku UMKM.
Rumah produksi bersama bagi para pelaku UMKM mempermudah untuk mengelola bahan mentah menjadi produk jadi.
“Kedua, rumah packaging. Ini persoalan tersendiri karena ternyata banyak UMKM yang mengeluhkan, ketiadaan packaging yang seragam di pasar. Contohnya, alumunium foil itu ada tetapi (suplainya) tidak stabil, sekarang ada yang warnanya sesuai pesanan. Besok tidak ada, sehingga menganggu untuk melakukan brand image UMKM itu,” terang Sarmuji.
Kemudian, keberadaan rumah kurasi untuk proses penyeleksian terhadap produk UMKM yang terdaftar sebelum produk tersebut dapat dinaikkan kelasnya.
Dengan kurasi ini maka setiap produk memiliki standar mutu dan kelayakan bagi konsumen.
“Kalau tiga hal ini saja bisa dilakukan oleh UMKM kita insya allah akan maju, go digital, go online bahkan go global,” pungkas dia.
