By 
Berita Golkar – DPD Partai Golkar DKI Jakarta setuju dengan kesepakatan legislatif dan eksekutif di tingkat nasional ihwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta yang hanya berlangsung satu putaran.
Rencana itu disepakati saat DPR RI dan pemerintah pusat membahas Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) beberapa waktu lalu.
Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta Basri Baco mengatakan, banyak benefit jika Pilkada hanya digelar satu putaran.
Salah satu benefit yang mencolok adalah penghematan pengeluaran negara untuk menggelar ajang Pilkada Jakarta.
“Uang negara berkurang (sedikit atau tidak banyak), money politic (politik uang) juga berkurang, termasuk uang partai untuk menghadapi Pemilu juga lebih hemat,” ujar Baco, Rabu (20/3/2024).
Karena itu, Baco menyambut baik dengan adanya keputusan tersebut.
Ketika status DKI dicabut maka harapannya Jakarta kembali pada provinsi umum.
Baco memprediksi, nantinya Pilkada di Jakarta akan berlaku seperti provinsi lainnya.
Sebagai contoh Pilkada Jawa Tengah, Jawa Barat dan sebagainya yang hanya berlangsung satu putaran.
Selain itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta ini juga mendorong adanya pemerintahan tingkat dua.
Artinya jabatan Wali Kota bukan lagi diisi oleh birokrat yang ditunjuk Gubernur, tetapi dipilih oleh rakyat melalui pemilihan tingkat kota.
“Kalau dia (Jakarta) ada Wali Kota/Bupati maka ada DPRD tingkat dua (DPRD Kota/Kabupaten), tapi khusus Kepulauan Seribu masuk adminsitrasi Jakarta Utara, digabung karena di sana cost (biaya) jauh lebih besar dibanding pemasukan bagi daerah,” kata Baco.
Dalam kesempatan itu, Baco juga menolak adanya wacana Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden atas rekomendasi dan pertimbangan DPRD.
Dia menganggap, wacana itu sama saja merampas hak demokrasi warga yang memiliki hak suara.
“Jadi jangan Gubernur ditunjuk oleh Presiden, ini kok dia (Jakarta) bukan jadi Ibu Kota lagi masak mau ditunjuk Presiden, makanya agak ngawur tuh waktu itu menurut saya,” ucap Baco.
Dia berharap, wacana pemilihan satu putaran dan adanya pemerintahan tingkat dua bisa membuat Jakarta jauh lebih hidup.
Artinya pelayanan yang diberikan pemerintah kepada warganya bisa lebih makismal.
“Jadi memang tigngal difokusin, kita mau fokusin Jakarta seperti apa. Contoh kota pariwisata, kota budaya, kota ekonomi atau kota global lah yang kaitannya dengan Anies Baswedan waktu itu,” imbuhnya.
