By 
Berita Golkar – Fraksi Partai Golkar mengapresiasi langkah Pemerintah yang menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5 sampai 5,5 persen di tahun 2022.
Target ini dinilai sangat realistis, bahkan berpotensi mencapai batas atas. Namun, dalam upaya pencapaian target tersebut, Golkar berpandangan perlu menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, serta berkesinambungan.
Sehingga, pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Hal tersebut termaktub dalam pandangan Fraksi Partai Golkar atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022 Beserta Nota Keuangannya yang disampaikan oleh Anggota DPR RI Agung Widyantoro pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (19/8/2021).
Agung menyampaikan bahwa F-Golkar juga meminta penjelasan lebih rinci dari Pemerintah terkait langkah-langkah pencapaian target inflasi.
“Pemerintah menetapkan asumsi laju inflasi pada level 3. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu strategi untuk menjaga daya beli masyarakat serta memulihkan kembali konsumsi rumah tangga sebagai kontribusi utama PDB. Dalam hal ini, F-Golkar meminta penjelasan lebih rinci dari Pemerintah terkait langkah-langkah pencapaian target inflasi tersebut,” kata Agung.
Kemudian terkait suku bunga SUN 10 Tahun ditargetkan pada level 6,82 persen. Potensi terjadinya taper tantrum pada tahun 2022 yang akan datang menghadirkan risiko kenaikan yield obligasi Pemerintah atas target.
Hal tersebut dikhawatirkan akan menekan penyaluran kredit perbankan sehingga menghambat akselerasi pemulihan ekonomi nasional.
“Kami meminta Pemerintah bersama stakeholder lainnya pada KSSK melakukan terobosan terobosan guna memerangi fenomena crowding out beserta menghindari terjadinya credit crunch yang berkepanjangan,” tuturnya.
Sementara dari sisi postur makro fiskal, disampaikan belanja negara diusulkan sebesar Rp 2.708,7 triliun atau lebih rendah dari pagu 2021 sebesar Rp2.750 triliun.
F-Golkar menilai, menurunnya anggaran belanja negara pada 2022 sudah sesuai dengan agenda konsolidasi fiskal menuju normal pada 2023.
Penurunan anggaran belanja ini diharapkan tidak melemahkan upaya penanganan pandemi beserta dampak-dampaknya yang diperkirakan masih berlangsung pada tahun depan.
Oleh karenanya, Pemerintah perlu meningkatkan kualitas belanja APBN melalui program-program yang efektif, efisien dan tepat sasaran.
Kemudian, wakil rakyat dapil Jawa Tengah IX ini juga menyampaikan, F-Golkar mengapresiasi Langkah Pemerintah menaikkan target pendapatan negara dari Rp1.743,6 triliun pada 2021 menjadi Rp1.840,7 triliun pada 2022.
Kenaikan target pendapatan ini juga telah sesuai dengan agenda konsolidasi fiskal guna mengurangi gap antara penerimaan dan pengeluaran.
“Fraksi partai Golkar mengingatkan Pemerintah bahwasanya kebijakan reformasi perpajakan baik berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak perlu dilakukan dengan seksama dan mempertimbangkan timing yang tepat agar tidak kontraproduktif dengan upaya pemulihan ekonomi nasional,” katanya seraya menyampaikan bahwa F-Golkar menyetujui RUU APBN TA 2022 beserta Nota Keuangan untuk dibahas lebih lanjut.
